Tanah Laut, Kalsel (B2B) - Kementerian Pertanian RI (Kementan) mempercepat penanaman pada lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) tahun 2026, untuk memastikan lahan yang telah dikonstruksi dan diolah segera produktif. 

Percepatan tanam padi penting agar investasi pemerintah pada pembukaan lahan baru memberikan manfaat nyata bagi petani, meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan memperkuat produksi pangan nasional.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Gerakan Tanam (Gertam) Serempak yang dipusatkan di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (14/10) sebagai bagian dari Gertam Nasional, dengan target 10.000 hektare pada lokasi CSR 2026 pada sejumlah wilayah di Indonesia.

Kegiatan Gertam dihadiri oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, didampingi Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Angga Tri Aditia Permana, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, Andi Amal Hayat Makmur, dan Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, serta jajaran pemerintah daerah, Brigade Pangan, kelompok tani, dan petani.

"Gertam Serempak menjadi langkah Kementan, untuk memastikan lahan yang telah dibuka melalui program CSR segera dimanfaatkan.

Setelah konstruksi dan pengolahan lahan selesai, kesiapan air, benih, pupuk, serta sarana produksi lainnya perlu dipastikan agar penanaman dapat segera dilakukan.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menegaskan bahwa percepatan tanam harus dimulai sejak proses konstruksi agar lahan yang selesai dibangun tidak terlambat dimanfaatkan. 

Dia menekankan pentingnya pengawalan kesiapan lahan dan sarana produksi sejak awal sehingga penanaman dapat segera dilakukan setelah lahan siap.

“Saya sangat mengharapkan dan menyarankan ketika progres konstruksi sudah 80 persen atau 90 persen, lakukan pendampingan intensif dan siapkan semuanya,” kata Kabadan SDM Arsanti.

Sarana Produksi
Arsanti juga menekankan pentingnya memastikan penyelesaian konstruksi sesuai ketentuan kontrak agar lahan yang dibangun benar-benar siap diolah dan segera ditanami. 

Kesiapan lahan, ketersediaan sarana produksi, serta dukungan pengairan perlu dipastikan agar program CSR memberikan manfaat nyata bagi petani.

Terkait keterbatasan air, Arsanti mendorong koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengoptimalkan sumber air yang tersedia.

Pompanisasi dari sumber air terdekat dan pembangunan infrastruktur pengairan sesuai kebutuhan juga dapat menjadi solusi bagi lahan yang mengalami kekurangan air.

“Jadi sebetulnya solusinya sudah ada, hanya kemudian seberapa cepat kita bisa merealisasikannya di lapangan,” ujarnya.

Arsanti menegaskan bahwa gerakan tanam harus menghasilkan dampak nyata bagi petani, bukan sekadar kegiatan simbolis. 

Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan, termasuk persoalan air dan pupuk, serta memastikan hasil panen petani memiliki akses penyerapan.

“Kami sangat mengharapkan ini bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegasnya.

Indeks Pertanaman
Peningkatan IP juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan investasi pemerintah melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan CSR.

Kabadan Arsanti menyebutkan pada sejumlah wilayah, IP telah mencapai 300 sehingga petani dapat menanam padi hingga tiga kali dalam setahun. 

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dan air yang lebih baik dapat meningkatkan intensitas tanam," katanya.

Untuk program Oplah 2026, Arsanti menyampaikan target seluas 298.000 hektare atau sekitar 300.000 hektare. Dengan peningkatan IP, lahan tersebut diharapkan dapat ditanami lebih dari dua kali, bahkan hingga tiga kali sesuai kondisi wilayah.

Brigade Pangan
Selain mempercepat penanaman, Kementan juga mendorong penguatan Brigade Pangan sebagai bagian dari regenerasi petani dan pengembangan usaha pertanian. 

Kabadan SDM Arsanti berharap Brigade Pangan tidak hanya berfokus pada budidaya padi, juga mengembangkan usaha dari hulu hingga hilir, seperti jasa alat dan mesin pertanian (Alsintan), pengolahan gabah menjadi beras, serta diversifikasi usaha lainnya.

“Ke depan, kita akan mendorong agar kegiatan usaha Brigade Pangan ini semakin baik lagi. Kita akan menjadikan di setiap kabupaten atau kota, Brigade Pangan sebagai badan hukum atau badan usaha,” katanya.

Penguatan kelembagaan Brigade Pangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membuka peluang usaha bagi generasi muda di sektor pertanian. 

Dengan dukungan teknologi, sarana produksi, dan pengembangan usaha, Brigade Pangan diharapkan tumbuh menjadi kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan.

Periode Tanam
Gertam Serempak merupakan kegiatan pertama pada periode tanam Oktober 2026 hingga September 2027. Kalsel dipilih karena memiliki areal CSR yang telah siap ditanami dalam luasan yang memadai untuk memulai gerakan tersebut.

Melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Brigade Pangan, petani, dan pemangku kepentingan terkait, Kementan mendorong agar lahan CSR segera produktif dan mendukung peningkatan produksi pangan.

Pengawalan sejak konstruksi hingga panen menjadi kunci agar program ini memberikan manfaat nyata bagi petani dan memperkuat swasembada pangan berkelanjutan. [Tim Ekspos SMKPPN Banjarbaru]