Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menyanggah tudingan pakar proteksi tanaman di Institut Pertanian Bogor (IPB) bahwa benih padi hibrida dari China mengandung bakteri burkholderia glumae yang mengakibatkan padi membusuk dan tanpa isi, Kementerian Pertanian RI (Kementan) menyatakan bakteri tersebut ada di Indonesia sejak 1987 sehingga bukan isu baru namun hingga kini belum terbukti bahwa bakteri tersebut memicu gagal panen atau puso.

Penegasan tersebut dikemukakan oleh Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Mohammad Ismail Wahab; Direktur Perbenihan pada Ditjen Tanaman Pangan, Ibrahim Saragih; Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Agung Hendriadi; dan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan, Antarjo Dikin pada Senin (19/12) untuk menanggapi pernyataan Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB, Suryo Wiyono bahwa benih padi hibrida dari China tercemar bakteri berbahaya burkholderia glumae.

"Bakteri burkholderia glumae sudah ada di Indonesia sejak 1987, dan bukan hal baru seperti dikemukakan Suryo Wiyono dari hasil penelitiannya. Sejak 1987 hingga saat ini belum pernah ada kejadian luar biasa karena bakteri burkholderia glumae yang mengakibatkan gagal panen. Walaupun ada ancaman bakteri berbahaya tersebut tidak mengganggu produksi petani," kata Ismail Wahab kepada pers.

Sebelumnya diberitakan bahwa IPB mengingatkan Kementan tentang bakteri berbahaya burkholderia glumae sudah menyebar di Pulau Jawa khususnya persawahan di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Ibrahim Saragih menambahkan benih padi hibrida di Indonesia telah memberikan hasil yang baik hingga 14 ton per hektar, kendati begitu untuk sementara benih impor padi hibrida dihentikan karena Kementan memprioritaskan benih padi dalam negeri.

Tidak Komprehensif
Agung Hendriadi menyesalkan tudingan tersebut karena penelitian oleh IPB hanya dilakukan di dua lokasi yakni Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blitar di Jawa Timur, karena benih padi hibrida ditanam di banyak tempat mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Pulau Sulawesi.

"Penelitian tersebut tidak dilakukan secara komprehensif karena hanya dilakukan di dua kabupaten," kata Agung Hendriadi, mantan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

Dia menambahkan, hingga saat ini benih padi hibrida yang diimpor dari China hanya 800 ton atau setara 50 hektar ekuivalen dengan 0,3% dari total luas tanam di seluruh Indonesia yang mencapai 14 juta hektar.

"Kementan atas nama pemerintah menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan dapat meresahkan masyarakat khususnya petani, yang telah mendukung langkah pemerintah untuk mencapai swasembada pangan," kata Agung.

Antarjo Dikin menambahkan Badan Karantina Pertanian sesuai regulasi menerapkan persyaratan karantina tumbuhan (plant quarantine requirements) untuk pemasukan benih ke wilayah NKRI harus dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan atau phytosanitary certificate dari National Plant Protection Organization (NPPO) negara asal.

Dia menambahkan, Barantan juga menetapkan impor dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

"Kewajiban tambahan sebagai additional requirements adalah impor tersebut disertai surat ijin pemasukan atau SIP dari Menteri Pertanian RI seperti tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pertanian No. 51/2015 dan/atau berdasarkan hasil analisis risiko," katanya.