1 Desember 2019, Kementan dan KemenATR/BPN Rilis Data Luas Baku Sawah

Indonesia will Release the Single Agricultural Data per December 1, 2019

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


1 Desember 2019, Kementan dan KemenATR/BPN Rilis Data Luas Baku Sawah
SINGLE DATA: Mentan Syahrul Yasin Limpo [SYL] didampingi Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy menjawab pers usai pertemuan dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil [Foto: Biro Humas Kementan]

Jakarta [B2B] - Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] memperkirakan per 1 Desember 2019, Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN] akan merilis Single Data 'luas baku sawah' setelah KemenATR/BPN melakukan validasi terhadap 20 provinsi penghasil beras terbesar, dan 13 provinsi lain masih diperiksa meskipun hasilnya tidak signifikan lagi.

"Per 1 Desember kita akan sepakati bersama data akhir yang digunakan. Tidak ada lagi istilah data-data berbeda. Data pertanian hanya ada satu. Single data," kata Mentan SYL kepada pers usai pertemuan tertutup dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis [31/10].

Mentan SYL tidak sendiri, melainkan didampingi sejumlah pejabat eselon satu, antara lain Sekjen Kementan, Momon Rusmono; dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP] Sarwo Edhy. Begitu pula dengan Menteri Sofyan Djalil didampingi para pejabat eselon satu di KemenATR/BPN.

Menurut SYL, dari pertemuan tertutup tersebtu maka  tim Kementan dan KemenATR/BPN akan melakukan verifikasi bersama terhadap sejumlah wilayah, dengan melibatkan Badan Pusat Statistik [BPS] dan Badan Informasi Geospasial [BIG].

“Perbedaan terjadi karena kita menggunakan citra satelit  sehingga ada  bias. Kita sekarang sudah satu data, kita akan menggunakan citra satelit dengan deviasi rendah dengan demikian kesalahannnya bisa kita perhitungkan,” kata SYL.

Mentan SYL berjanji akan mengawal secara langsung proses verifikasi, apalagi hasil akhir data ini akan digunakan untuk perumusan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.

“Dampak dari data akhir akan sangat besar, terhadap petani maupun masyarakat luas. Jadi kita tidak boleh main-main. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pangan 267 juta rakyat Indonesia,” kata SYL, politisi Partai Nasional Demokrat [Nasdem] yang juga mantan Gubernur Sulsel dua periode [2008 - 2018].

Mentan SYL juga dijadwalkan akan menyambangi sejumlah kementerian/lembaga pemerintah [KL] untuk koordinasi terkait sektor pertanian antara lain dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. "Kita harus menyatu, urusan kita sama kok, untuk kepentingan negara dan rakyat."

Citra Satelit
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyambut hangat kedatangan Menteri Pertanian ke kantornya. Sofyan memastikan tidak akan ada lagi perbedaan data karena semua pihak akan  duduk bersama memverifikasi data.

“Ternyata menggunakan data citra satelit itu ada deviasi-nya, sehingga hal itu yang akan kita cek bersama ke lapangan. Sekarang hasil ceknya sudah ada, tinggal kita rapatkan untuk kita sepakati,” kata Sofyan.

Berdasarkan perhitungan 2018, Lahan Baku Sawah Nasional seluas 7.105.145 hektare, berkurang 645.854 hektar ketimbang 2013 yang mencapai 7.750.999 hektare, namun Sofyan memastikan perhitungan tersebut akan berubah.

“Kita sudah punya data, tapi tidak akan merilis sebelum teman-teman memfinalkan hasilnya. Kami memastikan akan penambahan, tapi untuk hasil akhirnya mari kita tunggu keputusan rapat bersama,” tegas Sofyan.

Hingga 31 Oktober 2019, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan validasi terhadap 20 provinsi meliputi provinsi di Jawa, Bali, dan Sumatera, serta Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

“Kami memilih 20 provinsi tersebut karena merupakan daerah penghasil beras terbesar yang menjadi lumbung pangan nasional. Tiga belas provinsi lainnya akan kami periksa, tapi hasilnya sudah tidak signifikan lagi,” kata Sofyan Djalil.

Jakarta [B2B] - Indonesian Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo estimates per December 1 , 2019, Indonesian government will release the Single Data 'rice area' after the Indonesian Agrarian and Spatial Planning Ministry validates of the 20 major rice-producing provinces across the country.