Menteri di Kabinet Kerja Diminta Presiden Jokowi Koordinasi Tangani Warga eks Gafatar
Indonesian President Asks His Ministers to Coordinate to Handling Gafatar Members
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Para menteri di Kabinet Kerja dan pemerintah daerah diminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan koordinasi untuk menangani warga eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang saat ini masih berlangsung di seluruh Indonesia.
"Presiden menyampaikan kepada para menteri untuk menangani eks-anggota Gafatar, para menteri agar berkoordinasi termasuk dengan pemerintah daerah," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (27/1).
Mengutip perintah Presiden, Johan Budi menambahkan keputusan untuk mentransmigrasikan eks-anggota Gafatar ke Kalimantan hingga saat ini belum merupakan keputusan yang final.
"Belum ada keputusan. Presiden sampaikan ke menteri terkait untuk menanganinya. Keputusan mentransmigrasikan belum final," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah melalui instansi terkait seperti Kemensos dan Kemendagri sedang melakukan penanganan terhadap eks-Gafatar, dengan memperhatikan berbagai faktor khususnya keselamatan warga, seperti dilansir Setkab.
Jakarta (B2B) - Indonesian President Joko Widodo has called on cabinet ministers to coordinate with the regional governments to handle the former members of the Nusantara Daybreak Movement, locally known as Gerakan Fajar Nusantara or Gafatar.
"The president has urged the ministers to coordinate with the regional governments to handle the matter," presidential special staff for communication Johan Budi remarked here on Wednesday.
He said that no final decision had been taken on resettling ex-Gafatar members in Kalimantan.
"There is no decision yet, but the president has conveyed to the relevant minister to handle the matter," Mr Budi said quoted of President Widodo.
According to him the process of resettling them is underway, but their safety remains the priority of the government.
