Denpasar, Bali [B2B] - Sektor pertanian khususnya subsektor peternakan di ndonesia masih menyimpan banyak potensi untuk dikembangkan, sehingga diperlukan aneka inovasi dari para pelaku peternakan yang mampu membaca dan memanfaatkan peluang-peluang, untuk mendukung perekonomian nasional.

"Pemanfaatan teknologi dalam proses pembangunan nasional tidak bisa diabaikan, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini yang hampir semua sektor mengusung revolusi industri 4.0. Salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses pembangunan, termasuk pada sub sektor peternakan adalah kemajuan teknologi," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kementerian Pertanian RI [PKH Kementan] I Ketut Diarmita di Denpasar, Sabtu [9/11] pada serah terima jabatan [Sertijab] Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar [BPTU - HPT] dan pelaksanaan sumpah pegawai negeri sipil [PNS].

Ketut Diarmita menambahkan bahwa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendorong peningkatan produktivitas peternakan. Teknologi  juga akan mendorong terciptanya aneka inovasi yang dapat digunakan saat ini maupun masa yang akan datang. Dengan teknologi, tenaga kerja di sektor peternakan akan meningkat kapasitas dan kemampuannya, sehingga produktivitas angkatan kerja di sektor peternakan juga bisa meningkat. 

Menurutnya, sebagaimana komitmen Kementan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengembangkan budaya inovasi, dan meningkatkan pelayanan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan peternak, pemanfaatan teknologi yang maksimal dalam pembangunan di sektor peternakan, maka sektor peternakan akan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global, serta mendorong peningkatan ekspor Indonesia.

“Kita harus perkuat moto dan komitmen untuk menciptakan pertanian modern, mandiri dan maju," kata Ketut Diarmita.

Menyinggung tentang Sertijab Kepala BPTU - HPT Denpasar dan Sumpah PNS, Dirjen PKH menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pengingat bagi PNS untuk penguatan kelembagaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan peternakan di Indonesia. Sertijab merupakan salah satu sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan.

"Juga sebagai media informasi bagi pejabat yang baru, dengan harapan dapat segera menyesuaikan diri dan peralihan pelaksanaan tugas dilakukan cepat dan tepat, sehingga kepala balai dapat segera memetakan langkah-langkah penyelesaian tugas ke depan. Pergantian pimpinan juga sebagai hal biasa untuk penyegaran organisasi serta berperan mengawal pembangunan peternakan dan kesehatan hewan," katanya.

Sementara pelaksanaan Sumpah PNS sebagai aparatur negara, bermakna strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PNS yang diambil sumpahnya merupakan kader dalam birokrasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, serta berperan besar dalam mewujudkan good governance.

Ditambahkannya dalam melaksanakan tugas, PNS harus mengedepankan etika moral, kejujuran, keikhlasan dan memiliki rasa tanggung jawab serta terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam arti meningkatkan pengetahuan serta keterampilan guna mendukung tugas pokok dan fungsi dari satuan dan unit kerja masing-masing.

Khusus terkait isu pangan yang dirasakannya sangat penting dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, kerawanan pangan dan kekurangan gizi khususnya protein hewani, Ketut Diarmita menyampaikan "untuk mengatasi masalah ini, pembangunan pertanian, khususnya sub sektor peternakan memprioritaskan penjaminan ketersediaan pangan asal hewan yang berkualitas bagi masyarakat melalui program peningkatan produksi dan program terobosan”.