Lumbung Pangan Dunia 2045, Mentan Tantang Mahasiswa Unej Dukung Petani

Indonesian Minister Invite Students to Support Agricultural Development

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Lumbung Pangan Dunia 2045, Mentan Tantang Mahasiswa Unej Dukung PetaniMentan Amran Sulaiman pada kuliah umum ´Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045´ di kampus Universitas Jember, Jawa Timur (Foto2: Humas Kementan)

Jember, Jatim (B2B) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengingatkan peran mahasiswa Universitas Jember (Unej) sebagai generasi muda dalam memajukan pertanian berbasis teknologi, untuk menyokong Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045, dan kinerjanya sebagai menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo - Jusuf Kalla selama hampir empat tahun terakhir berhasil menekan impor beras dan mendorong ekspor jagung dan bawang merah ke mancanegara.

Amran Sulaiman mengisahkan setelah dilantik menjadi menteri langsung merombak regulasi pengadaan melalui mekanisme tender yang dinilainya mengakibatkan bantuan sarana produksi kepada petani menjadi mubazir, sehingga mendorongnya menemui Presiden Jokowi untuk melakukan deregulasi.

"Anggaran keluar Januari, empat bulan tender. Selesai panen, barulah traktor jalan dan diterima petani. Tikus tidak pernah katakan, tunggu dulu, pemerintah lagi tender," katanya pada kuliah umum ´Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045" di kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu (23/5).

Kemudian Mentan menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mencegah penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang, dan Kementerian Pertanian RI berhasil meraih penghargaan antigratifikasi.

Terobosan berikutnya adalah refocusing anggaran untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk petani seperti Alsintan dari 35% menjadi 85%, maka konsekuensinya anggaran seminar, pameran, uang perjalanan dinas PNS kementerian dicabut.

Mentan pun mendorong inovasi teknologi pertanian dengan meningkatkan riset dan penelitian, untuk mewujudkan mekanisasi pertanian demi kesejahteraan petani.

Langkah berikutnya adalah deregulasi perizinan dari tiga tahun, dua tahun, tiga bulan dipersingkat melalui pelayanan terpadu satu atap disingkat Padu Satu menjadi satu jam, bahkan bisa dilakukan dari rumah.

Diikuti langkah memaksimalkan lahan mengganggur seperti tadah hujan, untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri demi merealisasikan visi Lumbung Pangan Dunia 2045. Kementan juga mengembangkan pertanian di daerah-daerah perbatasan seperti Lingga, Belu, Malaka, Merauke dan Entikong menjadi lumbung pangan provinsi.

Dengan begitu, mempermudah ekspor pangan, khususnya ke negeri jiran. Harga pangan juga mulai stabil. "Sebelum Jokowi-JK, harga beras Rp50 ribu sampai Rp80 ribu di Merauke. Hari ini cuma Rp8 ribu per kg," kata Mentan.

Bukan cuma itu, kebijakan Kementan ´berbuah manis´ pada kemampuan Indonesia menekan impor beras dan jagung, bahkan sudah diekspor ke berbagai negara termasuk bawang merah. "Dalam sejarah pertanian 72 tahun, kita tembus ekspor ayam ke Jepang."

Sementara Rektor Universitas Jember, Mohammad Hasan berharap, Kementan konsisten melakukan modernisasi pertanian, memaksimalkan lahan suboptimal, dan upaya-upaya lainnya. "Mudah-mudahan ikhtiar dapat ridho dan petunjuk-Nya," katanya.

Menurutnya, pangan bakal menjadi persoalan besar Indonesia apabila pemerintah gagal memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. "Masalah pangan tidak lepas dari masalah kependudukan," tuntas Hasan.

Jember of East Java (B2B) - Indonesian Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman reminded the role of students as a young generation in advancing technology-based agriculture to support Indonesia become the 2045 world food barn, and his performance as minister in Joko Widodo administration over the last four years has managed to suppress rice imports and boost exports of corn and shallot to foreign countries.

Minister Sulaiman admitted after being inaugurated as minister to directly overhaul the procurement regulation through tender mechanism, which makes the means of production to the farmer a waste, so he met President Jokowi to deregulate.

"The state budget is out in January, the tender process is four months. After the rice harvest, then the farmer accepted the tractor. Rats never say wait for the tender of agricultural machinery," he said at the public lecture in the Jember University of East Java, Wednesday (May 23).

Then he went to the Indonesian Antigraft Commission or KPK to support the prevention of budgetary irregularities and abuse of authority. 

The next breakthrough was the refocusing of ministry budget to raise agricultural machinery budget allocation for farmers from 35% to 85%, consequently the budget for seminars, exhibitions, civil servants´ travel money is revoked.

Minister Sulaiman also encourages agricultural technology innovation by improving research, to support agricultural mechanization for the welfare of farmers.

The next step is deregulation of investment permit from three years, two years, three months shortened through one-stop integrated services into one hour, even can be done from home.

Another important step is to utilize abandoned land like rainfed, to increase domestic agricultural production in order to realize the vision of the 2045 world food barn. The ministry also develops agriculture in border areas such as Lingga, Belu, Malacca, Merauke and Entikong into the province´s food granaries.

That way, to facilitate the export of food, especially to neighboring countries. Food prices also began to stabilize. "Previously, the price of rice 50 thousand to 80 thousand rupiah in Merauke. Today it is only 8 thousand rupiah per kg," Minister Sulaiman said.

Indonesian ministry´s policy managed to push the stop imports of rice and maize, even already export to some countries including shallot. "In 72-year-old farming history, we already export chicken to Japan."

While the Rector of Jember University, Mohammad Hasan hopes that the agriculture ministry will consistently modernize agriculture, maximize suboptimal land, and other efforts. "Hopefully our efforts and hard work will be granted by God." 

According to him, food will be a big problem when the government can not meet the needs of its population. "Food problems related to population."