Legislator Komisi IV DPR Optimistis `Nawacita Pangan`Jokowi Terwujud
Indonesian Agricultural Development Hailed by Members of Parliament
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyatakan kontribusi pertanian pada laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 0,9% atau berada di peringkat kedua setelah industri pengolahan, dari hasil Survei Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2017 oleh BPS.
Tren positif tersebut diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan yang menilai Kementan efektif dalam mengelola anggaran, khususnya untuk luas tambah tanam dan mekanisasi pertanian, sehingga peningkatan produksi pangan strategis mampu menekan hingga menihilkan impor.
Daniel meyakini kemandirian ekonomi di sektor pertanian melapangkan jalan bagi Presiden Joko Widodo merealisasikan agenda Nawacita ketujuh, khususnya di sektor pangan, 'karena Kementan mampu on the track."
Data BPS juga menyebutkan bahwa struktur PDB pada triwulan pertama 2017 di sektor usaha pertanian juga di peringkat kedua yakni 13,59%. Tren positif laju pertumbuhan PDB sektor pertanian mulai terlihat dari Triwulan IV 2016 dengan kontribusi sebesar 0,58 persen, sedangkan pada Triwulan I 2016, hanya 0,19 persen.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan data BPS menjadi pendorong bagi Kementan untuk mengimplementasikan instruksi Presiden Jokowi bahwa "membangun sektor pertanian harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang tanpa mengabaikan problem jangka pendek."
Pemerintah RI melalui Kementan Pertanian saat ini telah menerbitkan Roadmap Jangka Menengah dan Panjang dengan Visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045. Membangun harus berdasarkan skala prioritas dengan fokus 2015-2019 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi melalui kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi petani dan rakyat.
"Selanjutnya pada 2020-2024 Indonesia sudah memasuki tahapan menuju negara industri dengan kelas ´upper middle income´ hingga akhirnya menjadi negara kelas high income, dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045," kata Mentan dalam sambutan pada halal bihalal jajaran Kementan di Jakarta pada Senin (3/7).
THE INDONESIAN Statistics Agency (BPS) stated that agricultural contribution to gross domestic product (PDB) reached 0.9% or the second rank after processing industry from the first quarter of 2017 economic growth survey by the BPS.
Positive trends were appreciated by the Vice Chairman House's Commission IV, Daniel Johan who assessed the agriculture ministry effectively manage the budget, especially for intensification of rice crops and agricultural mechanization so as to support increased rice production to meet national food needs.
Mr Johan believes food self-sufficiency makes it easy for President Joko Widodo to realize the seventh Nawacita agenda, especially in the food sector, 'because the ministry is working on the track.'
The BPS data also mentioned that the GDP of the agricultural sector in the first quarter of 2017 is ranked second, 13.59%. The positive trend is seen of the fourth quarter 2016 of 0.58 percent, while in the first quarter 2016 only 0.19 percent.
Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman said BPS data is a driver for ministries to implement President Jokowi's instruction that "developing the agriculture sector is oriented to long-term interests without neglecting short-term problems."
The Indonesian government through the ministry of agriculture has made a medium and long term roadmap with Indonesia's vision of become the 2045 world food barrier.
The Indonesian government through the agriculture ministry has made medium and long term roadmap with the vision of Indonesia into the world food barrier 2045. Agricultural development should refer to the priority scale with the focus 2015-2019 to achieve economic independence through food sovereignty and welfare for farmers and the people.
"Furthermore, in 2020-2024, Indonesia is going to the industrial country with 'upper middle income 'becomes a high-income country, and Indonesia become the world's food barn in 2045," Minister Sulaiman in his speech here on Monday (July 3).
