Miss World Ditolak Nadhatul Ulama Bersama LPOI
Nadhatul Ulama and LPO Refuse Miss World in Bali
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Sebanyak 11 organisasi kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menolak kontes Miss World di Nusa Dua, Bali, dengan alasan tidak sesuai dengan moral dan budaya bangsa. Penolakan tersebut disampaikan Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj usai menggelar pertemuan dengan pimpinan ormas Islam anggota LPOI di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu.
LPOI beranggotakan NU, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikatan Da`i Indonesia, Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Al Wasliyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
Said Aqil mengatakan, LPOI menilai setiap event, khususnya yang berskala internasional, harus dilihat sisi manfaat dan mudharatnya.
"Acara Miss World dinilai memiliki sisi mudharat yang lebih besar dibanding manfaat," kata Said Aqil.
Ketua Umum PBNU itu juga menilai kontes kecantikan Miss World tidak lebih dari acara foya-foya yang menghambur-hamburkan uang tanpa memberikan kontribusi positif bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
"Belum terjamin manfaatnya, yang jelas itu acara foya-foya. Beda dengan acara Pak Jokowi yang mengangkat budaya Betawi," katanya.
Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi menambahkan alasan gelaran Miss World di Bali akan menambah ketenaran Indonesia di mata internasional juga mengada-ada.
"Dunia sudah kenal Indonesia tanpa Miss World. Negara tetangga kita juga menolak, kita kok malah bangga," kata Lutfi.
Meski menolak, LPOI tidak akan melakukan aksi untuk menekan agar kontes kecantikan ke- 62 itu dibatalkan atau tidak digelar di Indonesia. LPOI menentang segala bentuk kekerasan dalam penolakan tersebut.
Menurut Said Aqil, bukan menjadi kewenangan LPOI untuk membatalkan kontes Miss World. Pihaknya hanya menyatakan sikap dan diharapkan pihak berwenang menanggapi dengan bijak penolakan LPOI dan sejumlah elemen lainnya terhadap acara tersebut.
"Kita berkewajiban menyampaikan suara umat Islam. Kita tidak akan turun ke jalan, soal tindakan kita serahkan kepada pihak berwenang," katanya.
Jakarta (B2B) - A group of 11 Islamic social organizations rejected the plan to hold Miss World contest in Bali saying it is against the national morals and culture. The organizations grouped in the Friendship Institution of Islamic Mass Organizations (LPOI) announced the statement after a meeting of their leaders at the Nahdatul Ulama office here on Wednesday.
LPOI consists of NU, Islamic Unity, Al Ershad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Indonesian Chinese Muslim Association, the Association of Indonesian Da `i, Azzikra, the Sarekat Islam Indonesia, Al Wasliyah, and Unity Tarbiyah Islamiyah.
LPOI general chairman KH Said Aqil Siroj said any event especially international events should be viewed from benefits and disadvantages it gives to the national interest.
"Miss World contest has more disadvantages than benefit," Said Aqil, who is also general chairman of NU.
He said Miss World contest is no more than just an extravaganza throwing money around.
"What is certain is it is an extravagant ceremony with no clear benefit. It is different from Pak Jokowi`s ceremony, which promotes Betawi culture," he said referring to Jakarta`s Governor Joko Widodo.
General secretary of LPOI Lutfi A Tamimi said the reason is a hoax that holding the contest in Bali would promote the country.
"The world already knows Indonesia without Miss World contest. Our neighbor rejects Miss World contest, but they (the organizer) even feel proud," Lutfi said.
LPOI, however, said it would not act as a pressure group to force the cancellation of the event in Indonesia. LPOI is against any form of violence in voicing its rejection.
Said Aqil said LPOI has no authority to cancel the Miss World contest. LPOI is only expressing its position and the aspirations of the Muslim communities hoping that the authorities would consider the rejection, he added.
"We would not take to the street. We just leave to those in authority," he said.
