Jakarta (B2B) - Dalam surat dakwaan kepada terdakwa kasus korupsi di proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, jaksa menyebut Andi Zulkarnain Mallarangeng, yang akrab disapa Choel Mallarangeng, pernah meminta kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam untuk menyiapkan komisi bagi dirinya sebesar 18% bagi Andi Mallarangeng, kakaknya yang saat itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) I Kadek Wiradana mengatakan, permintaan Choel Mallarangeng dikemukakan dalam pertemuan dengan Deddy Kusdinar, Wafid Muharam, dan staf khusus Andi Mallarangeng di sebuah restoran Jepang di Jakarta pada pertengahan 2010.

"Choel menyampaikan bahwa kakaknya (Andi Mallarangeng) sudah satu tahun menjabat sebagai menteri, belum mendapatkan apa-apa, dan menanyakan kesiapan Wafid memberi komisi 18 persen  dari proyek Hambalang," kata Jaksa KPK I Kadek Wiradana saat membaca dakwaan terhadap Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/11).

Namun dalam dakwaan tersebut tidak ditulis apakah komisi proyek itu nantinya untuk Andi, atau hanya untuk Choel.

Menanggapi permintaan tersebut, Wafid menyarankan Choel untuk bertemu dengan petinggi dari PT Adhi Karya. Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruang kerja Menpora yang dihadiri oleh Wafid Muharam, Deddy Kusdinar, Choel Mallarangeng, Fakhruddin dan Arif Taufiqurahman dari PT Adhi Karya.

"Saat itu, Arief menyampaikan kepada Choel bahwa PT Adhi Karya akan berpartisipasi dalam proyek Hambalang. Sebelum pertemuan berakhir, Wafid bertanya pada Choel apakah proyek Hambalang sudah bisa dilelang, dan Choel menyetujuinya," kata jaksa.

Proses untuk mendapatkan komisi proyek sebesar 18%  itu masih berlanjut. Deddy, kata jaksa, ditemani Lisa Lukitawati dan Muhammad Arifin bertemu dengan Teuku Bagus di Plaza Senayan. Dalam pertemuan itu, Deddy Kusdinar meminta kepada Teuku Bagus agar PT Adhi Karya selaku calon pemenang lelang jasa konstruksi memberi fee sebesar 18% sesuai permintaan Choel Mallarangeng.

Setelah terwujudnya kerjasama operasi (KSO), Adhi Karya dan Wijaya Karya mendapatkan pembayaran biaya proyek sesuai kontrak dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, uang tersebut diberikan kepada Machfud Suroso selaku pemegang saham dan Direktur Utama PT DCL, dan Atthiyah Laila, istri Anas Urbaningrum, selaku komisaris PT DCL dan PT MSONS Capital, yang dipimpin Munadi Herlambang selaku direktur utama. Uang yang dikirimkan ke PT DCL dan Machfud Suroso sebesar Rp45.300.942.000.

"Bahwa pengiriman uang ke rekening Machfud Suroso dan PT DCL itu bukanlah pembayaran atas pekerjaan subkon yang dilakukan PT DCL, melainkan realisasi pembayaran komisi proyek 18 persen melalui Machfud Suroso sesuai kesepakatan sebelumnya," kata jaksa.