Kartu Jakarta Pintar Terus Dievaluasi oleh Pemprov DKI
Jakarta Governor Admitted to Evaluate Jakarta Smart Card
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.JPG)
Jakarta (B2B) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui, pihaknya masih terus melakukan evaluasi terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Apalagi dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan adanya 19,4% penerima KJP tidak tepat sasaran.
"Kalau KJP masih banyak yang perlu dievaluasi. Pertama penerima KJP masih ada yang masih belum tepat. Kedua, masih ada pemotongan, meskipun tidak semuanya, tetapi perlu diperbaiki, seperti ini yang menjadi bahan koreksi kami," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jumat (2/5).
Jokowi kembali menekankan, keberadaan KJP untuk menanggulangi beban biaya kebutuhan pendidikan siswa tidak mampu. Biaya kebutuhan itu meliputi seragam, sepatu, biaya transportasi siswa, buku dan lain sebagainya.
"Itu yang kami kover dari KJP, tetapi memang di lapangan ada hal-hal yang masih perlu di koreksi," tandas mantan walikota Surakarta ini.
Sekadar diketahui, belum lama ini ICW melansir hasil risetnya, dimana ditemukan potongan sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu pada penerima program KJP. Selain itu, penerima KJP sebanyak 19,4% tidak tepat sasaran, bahkan 31,7% lainnya tak jelas keberadaannya. Kemudian, adanya dugaan tiga partai politik turut bermain dalam program KJP tersebut.
Jakarta (B2B) - Jakarta Provincial Government still still continues to be evaluated since a data from the Indonesia Corruption Watch (ICW) shows 19.4 percent of Jakarta Smart Card (KJP) miss-received.
"There are still many things to do to evaluate KJP. First, the miss-received KJP recipient. Second, there are still cuts, though not all of them, but it needs to be fixed, as our correction," said Jokowi at City Hall on Friday (5/2).
Jokowi re- emphasized that the existence of KJP is to cope with the burden of students who cannot afford the cost of educational needs such as uniforms, shoes, student transportation costs, textbooks and so forth.
"Those are that we cover in KJP, but in the implementation, there are things that still need to be fixed," said the former mayor of Surakarta.
Just to note, ICW has recently launched the founding cuts of Rp 50 thousand to Rp 100 thousand in the KJP program recipients. ICW also found 19.4 percent KJP recipients are miss-received, eventually, 31.7 percent recipients are stated lost. Allegedly, there are three political parties played in the KJP program.
