Jokowi Minta KPK Awasi Penggunaan APBD DKI Jakarta
Jakarta Governor Asks Indonesian Anti-graft Agency to Help Supervise Provincial Budget Use
Reporter : Roni Said
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serta mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pak Abraham, mohon kami dibantu dalam pengawasan karena ini uang (APBD) gede sekali," pinta Jokowi dalam sambutannya, saat penandatangan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI di Balai Agung, Selasa (4/3).
Jokowi berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem transparansi guna menjaga dan mengendalikan gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Dalam setiap kesempatan, saya terus mengingatkan kepada seluruh pegawai agar tidak bermain mata dengan urusan gratifikasi," ujarnya.
Ia mengungkapkan, komitmen pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI telah dimulai dari pembenahan sistem pelayanan publik kepada masyarakat.
"Kita sudah memulainya dari pajak online kemudian diikuti e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-audit yang terkoneksi dengan BPK, e-IMB, termasuk lelang jabatan. Ini akan terus kita perbaiki sistemnya di masa mendatang," kata mantan Walikota Solo ini.
Ia menegaskan, perubahan nyata dari penerapan sistem transparansi oleh Pemprov DKI terlihat pada lonjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DKI) dari tahun 2013 ke 2014.
"APBD DKI 2014 naik Rp 31 triliun. Saat saya pertama masuk cuma Rp 41 triliun, tapi sekarang sudah menjadi Rp 72 triliun. Itu uang semua lho. Saat saya menjabat sebagai Walikota Solo hanya pegang uang Rp 5 triliun. Makanya, saya selalu ingatkan untuk berhati-hati membelanjakan itu, saya juga minta Pak Abraham bantu awasi penggunaan APBD DKI," tegasnya.
Jakarta (B2B) - Jakarta Governor Joko 'Jokowi' Widodo has asked the Corruption Eradication Commission (KPK) to help the Jakarta provincial government supervise the use of the provincial budget.
"I hope (the KPK chief) Abraham Samad will help supervise the use of the provincial budget because it involves a huge amount of money," Jokowi said after signing an agreement with the KPK to control bribery at the City Hall on Tuesday.
The provincial budget rose sharply to Rp72 trillion in 2014 from Rp49.9 trillion last year, he noted.
"The increase in our provincial budget this year is huge. Therefore, we want to involve the KPK in supervising its use. I always remind officials and employees of their obligation to spend the budget cautiously," he said.
The Jakarta provincial government is also committed to creating a transparent system as part of its efforts to prevent its officials and employees from receiving any form of bribes, he added.
"Right now we have started our commitment to control bribes at the Jakarta provincial government by improving the public service system," he said.
The provincial government is applying electronic systems to provide public services through online tax payment systems, electronic budgeting (e-budgeting) and electronic catalogs (e-catalogs), he stated.
"If we keep improving the systems, I believe the systems will be better, and so will the implementation of development projects," he remarked.
