Menpan: Perpres Delapan Kementerian Belum Ditandatangani Presiden
Restructuring the Ministries of President Joko Widodo Administration
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.JPG)
Jakarta (B2B) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengakui, sampai saat ini masih ada delapan kementerian yang struktur organisasinya melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang belum ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo, dan jumlahnya bukan 10 kementerian yang diberitakan sejumlah media massa tetapi delapan kementerian.
Kedelapan kementerian tersebut adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Perpres struktur organisasi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Luar Negeri sudah ditandatangani oleh Presiden, dan dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," kata Yuddy Chrisnandi kepada pers di Jakarta, belum lama ini.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna yang diadakan pada Rabu pekan lalu (13/5) Presiden Joko Widodo menegur para menteri yang hingga saat ini belum menyelesaikan penataan organisasinya, karena hal itu berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Jakarta (B2B) - Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of Indonesia, Yuddy Chrisnandi admitted the President Joko Widodo has not signed a presidential regulation on the organizational structure in eight ministries, and the numbers are not 10 ministries were reported by some mass media, but eight ministries.
The eighth ministries is Youth and Sports Ministry, Developmen Planning Ministry/National Development Planning Board, Defence Ministry, Religious Affairs Ministry, Energy and Mineral Resources Ministry, Maritime Affairs and Fisheries Ministry, Cooperatives and Small Medium Enterprises (SMEs) Ministry, Women's Empowerment and Child Protection Ministry.
"Presidential Regulation of the organizational structure of my ministry and the Foreign Affairs Ministry has been signed by the President, and in the process of enactment in the Justice and Human Rights Ministry," Mr Chrisnandi told the press in Jakarta, recently.
Earlier, in a cabinet meeting on Wednesday last week (05/13) President Joko Widodo rebuked the ministers, which until now has not completed its organizational arrangement, because it has the potential to affect the economic growth.
