Pembongkaran Vila Ilegal di Puncak Bukan Solusi Atasi Masalah Banjir
The Demolition of Illegal Villas in the Puncak Resort Area has Not Solve Flood Problem
Reporter : Roni Said
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Bogor (B2B) - Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyatakan bahwa pembongkaran vila ilegal di daerah resor Puncak belum mampu memecahkan masalah lingkungan.
"Kami mendukung langkah untuk menghancurkan vila ilegal di kawasan Puncak, tetapi belum benar-benar memecahkan masalah banjir," kata Balthasar Kambuaya saat meninjau pembongkaran vila ilegal di kawasan wisata Puncak, Senin (20/1).
Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya selama satu minggu terakhir ini disebabkan oleh curah hujan deras yang tidak dapat diserap di daerah penampungan air.
Puncak, hulu dari Sungai Ciliwung yang mengalir menuju Jakarta, merupakan daerah aliran sungai (DAS) yang telah rusak. Sebagian besar kawasan itu telah berubah menjadi pemukiman dan kawasan wisata.
"Tugas saya adalah menyelamatkan lingkungan. Pohon harus ditanam kembali dan resapan air harus dibangun kembali," kata menteri.
Sementara itu, pemerintah kabupaten Bogor telah menetapkan target menghancurkan 400 vila ilegal di kawasan Puncak sebagai bagian dari upaya memulihkan daerah resapan air untuk mencegah banjir di Jakarta.
"Tahun lalu, 231 vila telah dirobohkan. Kami berencana untuk menghancurkan 400 villa tahun ini," kata Bupati Bogor Rachmat Yasin pada Senin.
Pemerintah kabupaten akan mulai membongkar 400 villa pada Februari setelah APBD 2014 telah disetujui, kata Bupati Bogor.
Vila-vila akan dibongkar secara bertahap hingga akhir 2014, ia mendtioned. Totalnya sekitar 800 vila di daerah resor akan dirubuhkan, katanya lagi.
"Kami akan menghancurkan sisanya secara bertahap," katanya.
Bekas tempat berdirinya vila yang dibongkar akan diubah menjadi kawasan wisata agro dengan menanam berbagai pohon dan mengembangkan resapan air untuk mencegah air di Puncak mengalir langsung ke Sungai Ciliwung, jelasnya.
Dia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten Bogor untuk mendukung pembongkaran vila-vila.
Pada 2013, pemerintah Jakarta memberikan Rp 2,1 miliar dalam bentuk bantuan untuk kabupaten Bogor untuk membiayai pembongkaran.
"Berdasarkan MoU jumlah bantuan berjumlah Rp 2,1 miliar tahun lalu. Jumlah tersebut akan meningkat dua kali lipat tahun ini," janjinya.
Bogor (B2B) - Environment Minister Balthasar Kambuaya stated that the demolition of illegal villas in the Puncak resort area have not yet been able to solve the environment problem.
"We support the measure to demolish illegal villas in the area, but it has not really solved the flood problem," the minister stated, while examining the demolition of illegal villages in the Puncak resort area on Monday.
The floods that hit Jakarta and its surroundings over the past one week were caused by heavy rain fall which could not be contained by the water catchment area.
The Puncak, from which the Ciliwung River runs down through Jakarta, is a river basin area (DAS) that has been damaged. Most parts of it have changed into resettlement and villa areas.
"My task is to bring back the environment to normalcy. Trees must be replanted and water catchment must be rebuilt," the minister pointed out.
In the meantime, the Bogor district government has set itself the target of demolishing 400 illegal villas in the Puncak resort as part of the efforts to restore the water catchment area to prevent floods in Jakarta.
"Last year, 231 villas were torn down. We plan to demolish another 400 villas this year," remarked Bogor district head Rachmat Yasin on Monday.
The district government will begin dismantling the 400 villas in February after the 2014 district budget had been approved, he assured.
The villas will be pulled down in stages until the end of 2014, he mendtioned.
In total, 800 villas in the resort area will be taken apart, he explained.
"We will demolish the rest in stages," he stated.
The former site of the demolished villas will be turned into an agro tourism area by planting a variety of trees and developing water catchment to prevent water in Puncak from flowing directly to Ciliwung River, he explained.
He added that the Jakarta provincial government will extend aid to the Bogor district government to finance the demolition of the villas.
In 2013, the Jakarta government provided Rp2.1 billion in the form of aid to Bogor district to finance the demolition.
"Based on the MoU the amount of aid totaled to Rp2.1 billion last year. The amount will be doubled this year," he promised.
