BBM Naik, Pasal `Lapindo` Masuk di UU APBNP 2013
Fuel Hike, `Lapindo` Article Entry to Budget Law 2013
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Perdebatan RUU APBN Perubahan 2013 bukanlah murni sekadar perdebatan pendapat karena perbedaan aspirasi. Namun telah ditunggangi kepentingan partai politik, sehingga muncul kecurigaan ada kesepakatan gelap di antara partai politik di koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait anggaran Rp155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo.
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mencurigai kesepakatan gelap di antara partai politik. "Khususnya Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus ketua umumnya," kata Rizal Ramli kepada pers di Jakarta, Selasa (18/6).
Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo. Hal itu tertuang dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2013 (RUU APBN 2013) yang disahkan DPR, Senin (17/6).
Alasan pemerintah memberikan bantuan bagi korban lumpur Lapindo untuk menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar tanggul Sidoarjo.
Anggaran yang diperuntukan bagi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo(BPLS) dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong. Pagu paling tinggi sebesar Rp155 miliar.
Rizal Ramli mendesak, kesepakatan hitam itu harus dibuka secara terang benderang kepada masyarakat. “Ada apa?” kata Rizal yang dinobatkan sebagai presiden alternatif oleh The President Center.
Jakarta (B2B) - Debate Budget Amendment Bill 2013 debate is not purely an opinion, because of differences in aspirations, but have ridden the interests of political parties. Suspicion there is a ´dark agreement´ between the political parties in the coalition Joint Secretariat (Setgab) related Rp155 billion budget to help the victims the Lapindo mudflow.
Former Coordinating Minister for the Economy, Rizal Ramli suspect an illegal agreement among the political parties, especially Golkar who exploit the people to solve difficult cases Golkar Party chairman," said Rizal Ramli told reporters in Jakarta, Tuesday (18/6).
As is known, the government poured funds amounting to Rp155 billion to help the victims the Lapindo mudflow. It is stated in Article 9 of Law No. 2013 on the Fiscal Year Revenues and Expenditures Fiscal year 2013 (Draft State Budget for 2013) that passed the House on Monday (17/6).
The reason the government provide aid to victims of the Lapindo mud to rescue the economy and social life of the community around the embankment Sidoarjo.
The budget allocated for the Sidoarjo Mud Mitigation Agency (BPLS) can be used to control mud flow mitigation activities including the handling of major dike up to Porong. Highest value of Rp155 billion.
Rizal Ramli urged, black deal that must be open to the public in a brightly lit. "What is it?" Said Rizal who was named president of alternative by the President Center.
