Jakarta (B2B) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengapresiasi kebijakan Presiden RI Joko Widodo mencabut 3.143 peraturan daerah (Perda) yang bermasalah, yang dinilai sebagai langkah berani dan semestinya sudah harus dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya.

Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Jokowi kembali menegakkan kedaulatan politik kenegaraan, negara wajib menjamin tidak ada aturan-aturan di daerah yang menghambat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peluang investasi, dan menghambat pembangunan nasional.

"Ini langkah berani dari Presiden dan beliau menunjukkan negara berdaulat di semua wilayah NKRI, karena NKRI tidak hanya mencakup geografis dan keamanan tapi juga dari aspek hukum, politik dan perekonomian," kata Bahlil Lahadalia melalui pernyataan tertulis yang diterima B2B pada Rabu.

Menurutnya, Perda bermasalah yang melawan arus konstitusi tersebut juga tidak memperkuat daya saing nasional dan seharusnya sudah dilakukan oleh rezim pemerintahan sebelumnya.

“Kalau ingin maju cepat jangan ada daerah yang seenaknya membuat Perda yang tidak produktif. Sebenarnya, sudah sejak lama harus dicabut tapi baru Presiden Jokowi yang punya nyali membatalkan Perda bermasalah," katanya lagi.