Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo menegaskan keputusan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda) bermasalah karena dinilai menghambat Indonesia menjadi bangsa besar yang toleran dan memiliki daya saing.

"Pembatalan 3.143 Perda bermasalah dilakukan karena dinilai menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," kata Presiden Jokowi kepada pers di Jakarta pada Senin petang (13/6).

Menurut Presiden, sebagai bangsa majemuk maka Indonesia harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dan persatuan di tengah kemajemukan sehingga Indonesia semakin kokoh menghadapi tantangan bangsa ke depan.

Jokowi menambahkan untuk menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat ke depan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah tujuan yang sama, serta saling berbagi tugas.

“Untuk itu, saya sampaikan bahwa menteri dalam negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah tersebut,” kata Presiden.