Korupsi Pejabat, Laporan Masyarakat ke KPK Meningkat

Corruption Officials, Public Reports to the Commission Rises

Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Korupsi Pejabat, Laporan Masyarakat ke KPK Meningkat
Bambang Widjojanto (Foto: tempo.co)

Jakarta (B2B) - Menjelang Pemilu 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat eksekutif maupun legislatif. Para pejabat tersebut mencari uang untuk biaya pemilu dari APBN maupun APBD.

"Pengaduan melimpah karena banyak yang cari duit. Saya cek trend-nya ternyata para pejabat itu memang mencari biaya pemilu dengan korupsi keuangan negara ataupun suap di bagian perizinan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Minggu (21/4).

Karena banyak mendapat laporan itu, menurutnya, KPK sekarang banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Contoh terakhir, KPK melakukan OTT di Bogor dan menetapkan tersangka untuk sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor karena terindikasi suap terkait perizinan.

Menurut Bambang, laporan masyarakat terkait korupsi itu lebih banyak di daerah ketimbang di pusat. Yaitu, di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Namun, di level pusat juga marak.

Jakarta (B2B) - Ahead of the 2014 election, the Corruption Eradication Commission (KPK) received many complaints from the public regarding alleged corruption committed by unscrupulous officials in the executive and legislative branches. The officials allegedly raising money to fund the election, by manipulating the funds from the state budget and regional budget.

"Complaint abundant because many are looking for money. I check, the tendency, the officials did find the cost to the general election with stealing state funds or bribery at the licensing," said KPK deputy chairman Bambang Widjojanto, Sunday (21/4).

Because a lot of reports that, according to him, the Commission now many arrests. The last example, the Commission carried out arrests in Bogor and set the suspect for a number of officials in Bogor regency, as indicated bribery related to land licensing.

According to Bambang, the report related to corruption is more than many of the areas in which the central government at the district / city or province.