Atut Diduga oleh ICW Selewengkan Dana Hibah Rp380 Miliar
ICW Alleged Atut Chosiyah Embezzles of Grant Funds Rp380 Billion
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan data korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data tersebut berisi dugaan penyimpangan anggaran hibah sebesar Rp 380 miliar yang diduga dilakukan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah bersama keluarganya. ICW curiga anggaran hibah ini untuk memenangi pemilihan gubernur Banten 2011.
Kasus lainnya adalah dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja yang penyidikannya telah dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Banten pada 2010. Ada lagi kasus pembangunan RSUD Banten senilai Rp 100 miliar yang belum juga beroperasi hingga kini.
“ICW ingin KPK memperluas pengusutan, tidak sebatas kasus sengketa Pilkada Lebak,” ujar peneliti ICW, Ade Irawan.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, mengatakan sebagian besar korupsi di Banten terjadi di sektor pembangunan infrastruktur.
"Modusnya adalah harga dimahalkan dan kelebihan bayar," kata dia kemarin.
Aktivis Jawara Banten
Sebelumnya, Aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten kemarin mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mendukung KPK mengusut Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kasus suap eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Aktivis Jawara juga mendesak lembaga ini membongkar korupsi dinasti Atut di Banten.
Gubernur Atut, yang telah dicegah oleh KPK, diduga terlibat dalam kasus suap adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, yang tetap ditetapkan sebagai tersangka. Atut disebut-disebut memerintahkan Wawan menyogok Akil berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten.
Aktivis Jawara juga meminta KPK mengusut kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh dinasti Atut, dari penggunaan anggaran hibah untuk bantuan sosial hingga proyek infrastruktur. Langkah ini mendapat sokongan dari banyak lembaga swadaya masyarakat, misalnya Indonesia Corruption Watch.
Jakarta (B2B) - Indonesia Corruption Watch (ICW) has provided to Corruption Eradication Commission (KPK) about alleged embezzlement of grant funds worth Rp380 billion committed by Banten Governor Ratu Atut Chosiyah and her family. The ICW suspected Atut of using the money to help her win the 2011 Banten gubernatorial race.
Another alleged corruption case involving Atut was the construction of Balaraja Regional General Hospital, whose investigation was ceased by Banten Provincial Prosecutor’s Office in 2010. Atut was also suspected of involvement in the graft-riddled construction of Banten Regional Hospital worth Rp100 billion, which has yet to commence operation to date.
"ICW would like the KPK to expand the investigation, was not limited to cases of disputed election Lebak," said researcher ICW, Ade Irawan.
Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) investigation and advocacy director Uchok Sky Khadafi said most of the graft cases in Banten took place in the province’s infrastructure development.
“The methods are by marking up budgets and overpayment,” he said yesterday.
Jawara Activists Banten
Previously, The People’s Network Activists for Reform (Jawara) of Banten went to the Corruption Eradication Commission (KPK) headquarters yesterday to express their support for KPK in the investigation into Banten Governor Ratu Atut Chosisyah in the graft case involving disgraced Constitutional Court (MK) chief justice Akil Mocthar. The Jawara also called on the KPK to unravel other alleged corruption cases surrounding Atut’s “dynasty” in the province of Banten.
The KPK has placed a travel ban against the Banten governor after it named her younger brother, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, a suspect in Akil’s graft case. Purportedly, Atut was the one asking Wawan to bribe Akil in connection with the disputed election for regent in Lebak regency, Banten.
The Jawara’s call to ask the KPK to investigate alleged corruption allegedly committed by Atut and her family—ranging from the use of grant funds for social aids to infrastructure projects—has drawn support from a number of non-governmental organizations, including the Indonesian Corruption Watch.
