Presiden SBY Tanggapi Positif Kepemilikan Properti Asing
President SBY Indicating Positive on Foreign Property Ownership
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sinyal positif terkait kebijakan dibukanya keran kepemilikan properti bagi warga negara asing di Tanah Air.
Presiden mengatakan permintaan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) perlu direspon oleh Menteri Perumahan Rakyat agar mengembangkan kebijakan dan peraturan yang tepat untuk mengatasi aturan yang menghambat.
"Kalau ada kepemilikan asing kita dianggap bukan tuan rumah di negara sendiri dan tidak memikirka rakyat. Tidak mungkin negara, tidak mungkin REI mengajukan sesuatu yang tidak mengutamakan kepentingan nasional kita. Maka pihak-pihak itu harus berpikir untuk mengembangkan kebijakan dan aturan yang pro-rakyat," kata Presiden dalam rapat kerja nasional REI 2012, Rabu (5/12).
Menurutnya, Indonesia harus cerdas menangkap peluang industri properti yang saat ini sedang berkembang pesat untuk mengalirkan sumber-sumber kemakmuran bagi negeri sendiri.
"Pemerintah harus probisnis dan proinvestasi karena negara ini memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kuat. Kalau ekonomi tumbuh, tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan penerimaan ke negara semakin besar sehingga kita bisa mengalirkan lagi ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendanai pembangunan, ini artinya prorakyat," imbuhnya.
Jakarta (B2B) - President Susilo Bambang Yudhoyono pointed out a positive signal over foreign property ownership policy in Indonesia.
The President said the request from the Association of Indonesia Real-Estate Companies (REI) has to be quickly responded by the Ministry of Public Housing in order to developing effective policy or regulation to manage the foreign property ownership.
"There is a statement saying that foreign ownership will take over people’s authority over their motherland. They even think the Government has abandoned their interests. The Government and REI do not have any bad intention over this issue as we will be prioritizing our national interests. Then the related parties have to develop pro-people-policies and regulations," the President said in the 2012 national working meeting of REI, Wednesday (12/5).
According to him, Indonesia should be smart in catching up opportunities in fast growing property industry.
"The Government must be pro-business and pro-investment because this Country needs a sustained and strong economic growth. When the economy grows, it will create more jobs and revenues, so that we could drain up the revenue back into the State Budget, used for funding the construction projects. Therefore, it could be translated as a pro-people movement," the president said.
