Kasus Hambalang, BAKN Rekomendasikan DPR Gunakan Hak Interpelasi
Hambalang Case, BAKN Recommends DPR Use Interpellation
Reporter : Reza Syariati
Editor : Mohamad Aslan
Translator : Intan Permata Sari
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Wakil Ketua DPR Anis Matta menegaskan pimpinan DPR berupaya segera meneruskan rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang mendesak pimpinan DPR memaksimalkan hak interpelasi terkait pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Jawa Barat.
"Semua rekomendasi yang disampaikan BAKN, insya Allah baru akan kita proses. Ini terkait institusi lain seperti BPK, KPK dan Komisi X DPR," kata Wakil Ketua DPR Anis Matta ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (15/11/12).
Sebelumnya, Anggota BAKN Eva Sundari merekomendasikan interpelasi sebagai tindak lanjut dari tujuh temuan pelanggaran dalam proyek Hambalang tersebut.
"BAKN ini telah lebih dalam dan kami sudah ringkas mana aspek yang harus ditindaklanjuti, rekomendasi kita untuk interpelasi adalah dorongan dari kita untuk DPR agar menindaklanjuti temuan BAKN," ungkap Eva.
Hak interpelasi adalah hak bertanya kepada pemerintah yang bisa digunakan dalam berbagai bentuk mekanisme. BAKN sengaja mendorong hak interpelasi karena melihat DPR memiliki kecenderungan tidak menindaklanjuti temuan-temuan yang dilaporkan BPK.
Jakarta (B2B) - Deputy Chair of DPR (House of Representatives), Anis Matta emphasizes that leaders of the House should try to follow up recommendation from State Financial Accountability Agency urging DPR to make best use of interpellation related to violation and abuse of power in the Hambalang project, Sentul, West Java.
"God willing, we will process all recommendations from the agency. This is related to other institutions such as BPK (Audit Board), KPK (Corruption Eradication Commission), and Commission X," says Anis when contacted in Jakarta on Thursday (15/11).
Previously, member of the agency, Eva Sundari, recommended interpellation as a follow-up of seven violations found in the project.
"We have investigated this deeper and have summarized on what aspects that must be followed up, our recommendation for interpellation is an urge for the House to do something about the agency´s findings," says Eva.
Interpellation is the right of asking the government in various kinds of mechanism. The agency intentionally urges for this because it considers that the House tends to neglect findings from BPK (Supreme Audit Board).
