SBY Temui Jokowi, PDIP Tawarkan Demokrat Kerjasama Politik
Indonesian Rulling Party Offers Democrat Party an Opportunity to Join Widodo`s Administration
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Pemenang Pemilu Legislatif 2014, PDI Perjuangan menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka peluang kerjasama antara pemerintah dan Partai Demokrat.
"Pertemuan tersebut semoga menjadi pintu masuk untuk menjalin kerja sama politik yang lebih komprehensif antara PD dan pemerintah di luar kesepakatan mengenai dukungan terhadap Perppu pilkada langsung," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di Jakarta, Selasa.
Kerja sama PD dan pemerintah, sebut Basarah, juga akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial yang dulu juga dikampanyekan pemerintahan SBY.
"Tentu saja dukungan politik yang bersifat konstruktif dalam hubungan antara pemerintah dengan DPR," katanya.
"Peluang kerja sama dalam pemerintahan selalu terbuka karena memang cukup banyak spektrum pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan PD ke depan," imbuhnya.
"Sebagai seorang negarawan, SBY memang sudah seharusnya ikut membantu dan memberikan dukungan terhadap presiden Jokowi agar dia dapat memimpin pemerintahan nasional dengan baik dan efektif," ujar Ketua Fraksi MPR PDIP itu.
Jakarta (B2B) - The ruling Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) has unveiled an opportunity for the Democrat Party to get into the government, noted PDIP spokesman Ahmad Basarah.
"The opportunity remains open for Susilo Bambang Yudhoyonos Democrat Party to cooperate with the government in several areas in the future," Basarah remarked in a text message on Tuesday.
He stated that the Indonesian President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla needs the support of political parties, including the Democrat Party, in order to ensure stability.
According to Basarah, the government needs constructive political support in terms of relations between the government and Parliament. "Although the Democrat Party is not included in the cabinet, it does not mean that political cooperation with the government will be stopped."
He stated that the space devoted to the nation and state is still vast and requires cooperation among political forces.
Basarah noted that the PDIP positively welcomed the initiative of Democrat Chairman Susilo Bambang Yudhoyono to meet President Jokowi to explore political cooperation between the party and the government.
"The meeting is expected to serve as an entry point for a more comprehensive political cooperation between the Democrat and the government, outside the agreement on the support for the government regulation in lieu of law (Perpu) on direct regional elections," he added.
