KPK: "34 Menteri Jokowi Tidak Dijamin Bebas Korupsi"
No Guarantee for Widodo Cabinet Will be Free of Corruption
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan tidak menjamin 34 orang menteri dalam Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo bebas korupsi.
"Sejak awal, KPK tidak pernah menjamin, bahwa orang yang tidak punya catatan pun, tidak akan korupsi ketika menjabat sebagai menteri karena ketika seseorang diberi kekuasaan, maka bisa saja orang itu menjadi lupa. Demikian juga kalau orang itu diberi catatan kemudian orang itu dipilih menjadi menteri maka tidak ada jaminan 100 persen orang itu akan korupsi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Senin.
"Tinggal dia melaksanakan tugas menteri, kalau melakukan korupsi akan kita tangkap juga. Tidak ada kaitannya dengan proses yang sekarang dijalankan itu," tambah Johan.
Namun Johan mengaku tidak punya nama-nama orang yang dinilai KPK terkait dugaan korupsi namun tetap dimasukkan ke dalam Kabinet Kerja, sehingga tugas KPK dalam memenuhi permintaan Jokowi sudah selesai.
"Saya tidak tahu apakah yang dipilih kemarin diumumkan itu ada catatan atau tidak dari KPK, karena ini sekali lagi yang tahu hanyalah pimpinan KPK sehingga tidak di-sharing-kan(dibagikan,red) pada kami di struktural," ungkap Johan.
"Jadi KPK sudah selesai tugasnya (terkait) apa yang diminta oleh Jokowi, maka selanjutnya adalah hak prerogatif Presiden untuk memilih mana menteri yang diangkat, yang cocok oleh Pak Jokowi," tambah Johan.
Presiden Jokowi pertama kali memberikan kelompok nama calon menteri kepada KPK pada Jumat (17/10) dan direspon KPK dengan menandai nama-nama tersebut dengan tanda merah dan kuning yang artinya terkait dengan dugaan korupsi pada Minggu (19/10), sehingga Jokowi harus menyerahkan beberapa nama lain untuk mengganti nama-nama yang ditandai tersebut.
"Sejak awal saya sampaikan, warna itu semacam gradasi, yang merah itu banyak catatan, kuning lebih sedikit, yang biru mungkin tidak ada catatan, makanya saya tegaskan ada nama yang tidak ada catatannya di KPK, berarti dia bersih kan?" ungkap Johan.
Jakarta (B2B) - Indonesian Anti-graft Commission declared there is no guarantee that President Joko Widodos cabinet ministers will be free of corruption. On Sunday, President Jokowi announced the 34 ministers who will assist him in the coming five years. Twenty ministers are with professional backgrounds while 14 belong to different political parties.
"Since the beginning, the KPK has never guaranteed that a minister who has not been given any red mark in his verification report will not commit corruption. It is possible that a minister who has no red mark will become corrupt later. On the other hand, a minister who has been given a red mark (by the KPK) might not commit the crime," KPK spokesman Johan Budi said here on Monday.
"Now they have certain obligations to carry out their tasks as ministers. If they commit a corruption crime, we will arrest them. And their arrests will have no connection with the verification process," Johan added.
He stressed he had no knowledge about any prospective minister who were given negative marking by the KPK but still managed to find place in the Presidents cabinet lineup.
"I do not know whether any prospective minister announced and appointed as ministers yesterday has received any record from the KPK. Only the KPK leaders will know about that. This information was not shared with us (KPK officials)," Johan stated.
Before he announced his cabinet lineup, Jokowi had submitted 43 names of prospective ministers to the KPK for background checks.
The KPK in its report gave yellow and red marks to prospective ministers who had the potential to be involved in legal or corruption cases.
Jokowi had to replace eight prospective ministers following KPKs scrutiny.
Johan remarked that the KPK had fulfilled its tasks with regard to the Presidents request (to examine his prospective ministers track records).
"The KPK has finished its tasks, it is up to the President to appoint his ministers based on his prerogative rights," the KPK spokesman noted.
President Jokowi administered the oaths of office to his ministers on Monday.
The inauguration of 30 ministers and four coordinating ministers was attended by First Lady Iriana Jokowi, wife of Vice-President Mufidah Jusuf Kalla, Chairman of the House of Representatives Setya Novanto, Chairman of the Regional Representative Council Irman Gusman, Chairman of the Peoples Consultative Assembly Zulkifli Hassan, Chairman of the Constitutional Court Hamdan Zoelva, and other high-ranking government officials.
