Menteri Keuangan Ingin Pengendalian BBM Tetap Diterapkan

Minister of Finance to Apply Fuel Control

Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Hari Utomo
Translator : Intan Permata Sari


Menteri Keuangan Ingin Pengendalian BBM Tetap Diterapkan
Warga antri membeli minyak tanah (Foto: rakyatmerdeka.co.id)

Jakarta (B2B) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menginginkan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus dilakukan agar kuota tidak membengkak dan beban fiskal tidak meningkat.

"Saya sendiri masih ingin bisa kita kendalikan. Saya juga mendapatkan laporan penyelundupan minyak jenis nafta ke luar. Ini harus kita awasi terus," katanya di Jakarta, Senin.

Menkeu juga meminta pengawasan penggunaan BBM bersubsidi di daerah juga makin ditingkatkan karena masih banyak industri pertambangan dan perkebunan yang menggunakan BBM bersubsidi.

"Saya lihat pengendalian di pertambangan dan perkebunan agar tidak memakai BBM subsidi dilakukan, namun banyak jatah di daerah terpakai pertambangan dan sektor-sektor yang seharusnya tidak menikmati," ujarnya.

Namun, ia mengakui pengendalian BBM bersubsidi di daerah menimbulkan keresahan sosial dan perlu respon cepat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merespon hal tersebut.

Jakarta (B2B) - Minister of Finance, Agus Martowardojo, wants control of subsidized fuel to be continued so that the quota and fiscal burden will not soar.

“I still want to be able to control it. I also get a report on nafta fuel smuggling to abroad. We must keep an eye on this,” he said in Jakarta on Monday.

The minister also asks for tighter control of fuel use in regions because there are still many mining and plantation industries using subsidized fuel.

“I observe that control in mining and plantation industries is running well, but quotas in regions are used up by mining and other sectors that do not deserve to use it,” he uttered.

Yet, he also admits that the control in regions causes social concern and it needs fast response from Ministry of Energy and Mineral Resources to act on this.