16 WNI Menolak Dipulangkan, Presiden Ancam Cabut Kewarganegaraannya

Indonesia`s Widodo Threatens to Revoke Citizenship of 16 Indonesians in Turkey

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


16 WNI Menolak Dipulangkan, Presiden Ancam Cabut Kewarganegaraannya
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana di Yogyakarta (Foto: setkab.go.id)

Jakarta (B2B) - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah saat ini tengah memproses kepulangan 16 warga negara Indonesia yang ditangkap Pemerintah Turki.

"Apabila mereka menolak dipulangkan ke Indonesia, pemerintah kemungkinan akan mencabut status kewarganegaraan bagi 16 WNI tersebut," kata Presiden Joko Widodo di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, selain mengirim tim intelejen dan tim dari Kementerian Luar Negeri, pemerintah juga telah berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Turki terkait pemulangan 16 WNI tersebut.

 "Namun apabila mereka tetap bersikeras tidak mau dipulangkan ke Indonesia, pemerintah kemungkinan akan mencabut status kewarganegaraan mereka," katanya.

Presiden menambahkan, proses pemulangan 16 WNI tersebut merupakan urusan negara, sehingga dirinya tidak mau berkomentar banyak.

Sebanyak 16 WNI ditangkap Pemerintah Turki, saat akan menyeberang ke Suriah. (Ant)

Jakarta (B2B) - The Indonesian President Joko Widodo has threatened to revoke the citizenship of 16 Indonesians who have been detained in Turkey.

"If they refuse to repatriate to Indonesia, the government will likely revoke their citizenship," President Joko Widodo said in Yogyakarta on Friday.

The President noted that besides sending an intelligence team and officials from the Ministry of Foreign Affairs, the government has also communicated with the Turkish Government about the repatriation of the 16 Indonesians.

"But if they refused to be sent back home, the government will likely lift their citizenship," Joko Widodo remarked.

Stating that it is the states duty to repatriate the 16 citizens, the head of state noted that he will not make too many comments.

The 16 Indonesians were arrested by Turkish authorities when they were trying to cross into Syria.