Jakarta (B2B) - Kejaksaan Agung memberi ultimatum sebelum 1 Februari 2014 kepada Asian Agri Group (AAG) untuk segera membayar denda Rp2,5 triliun, terkait kasus penggelapan pajak. Apabila AAG mangkir maka Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2239/2012, menetapkan mantan manajer pajak Asian Agri, Suwir Laut dituduh menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut.

Suwir Laut dihukum dua tahun penjara dengan syarat dalam tiga tahun tidak dipersalahkan melakukan suatu kejahatan. Serta ada syarat khusus dalam waktu setahun, 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri membayar denda dua kali pajak terutang yang keseluruhannya sekitar Rp2,5 triliun.

Jaksa Agung Basrief Arif mengatakan pihaknya sudah memanggil pimpinan AAG tapi tidak pernah dipatuhi. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil 14 perusahaan tapi mangkir, kemudian pada 8 Januari 2014 dilakukan pemanggilan kedua tetapi hanya diwakili oleh penasihat hukumnya.

"Penasehat hukumnya menyatakan keberatan untuk membayar denda itu," katanya.

Basrief Arif menambahkan, meskipun AAG mengajukan upaya hukum melalui Peninjauan Kembali (PK) tapi tidak mempengaruhi upaya eksekusi. "Kami coba melacak asetnya."

Sampai saat ini aset AAG yang diketahui oleh kejaksaan agung antara lain tanah seluas 27 ribu hektar di Sumatera Utara, tanah seluas 31.488 hektar di Jambi, tanah 98.209 hektar di Riau dan 14 kantor milik AAG. "Nilainya setara Rp5,3 triliun."

Kejaksaan agung, kata Basrief Arif, sudah melakukan permintaan pemblokiran terhadap aset-aset AAG.

Kejaksaan agung pernah menyatakan akan mengirimkan tim khusus ke London, Inggris untuk memeriksa aset AAG, yang kabarnya telah diagunkan ke Credit Suisse Bank milik pemerintah Swiss. "Yang pasti dalam bulan ini, (tim) akan ke sana (London) untuk membicarakan soal itu," kata Basrief Arif.