Jakarta (B2B) - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2012, dituding sarat dengan kepentingan politik, karena masih banyak kasus yang belum terungkap meskipun telah dibeberkan dalam fakta persidangan tentang keterlibatan dan peran orang-orang tertentu.

Tudingan tersebut dilontarkan Anggota Komisi III, Sarifuddin Suding dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/2).

Sarifuddin Suding pun merujuk pada kasus kader Partai Demokrat, Angelina Sondakh yang menyebutkan keterlibatan beberapa anggota DPR tapi sampai saat ini tidak ada tindakan dari KPK. Begitu pula dalam kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau yang diduga melibatkan Gubernur Riau, Rusli Zainal tidak ada tindak lanjutnya dari KPK.

"Dalam surat dakwaan Rusli Zainal, ini tidak ada tindak lanjut. Kasus PLTU Tarahan sudah tetapkan tersangka tetapi belum diproses, diperiksa, apalagi ditahan," ungkap Suding.

Selain itu, tambah Suding, masih banyak kasus yang mangkrak dan tidak jelas penyelesaiannya. Termasuk, kasus yang melibatkan peranan penguasa.

"Kasus kereta api, dana ibadah umat, pengadaan Alquran. Tapi kita menghargai dan mendorong terus, KPK menjalankan tugas secara profesional," katanya.

Meskipun demikian, Sudding menghargai kinerja KPK sepanjang tahun lalu dengan menetapkan tersangka pada menteri aktif, ketua umum partai ataupun jendral aktif. Saya menghargai dan mengapresiasi dengan berbagai hambatan dalam memberantas korupsi."