Sodetan Cisadane, Sepakat Ditolak Jokowi Setelah Temui Gubernur Banten
Jokowi Agrees to Reject Cisadane Waterway Making after Met with Banten Governor
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Tangerang (B2B) - Gubernur DKI Jakarta, Joko ´Jokowi´ Widodo sepakat menolak rencana pembuatan sodetan Cisadane di Tangerang, Banten setelah menemui Wakil Gubernur Banten, Rano Karno dan berdiskusi dengan pejabat setempat serta melihat langsung aliran sungai di Pintu Air Pasar Baru dan Irigasi Cisadane. Rencananya, sodetan Cisadane untuk mengalirkan air dari Ciliwung yang akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Dalam pertemuan itu diputuskan, saat ini memang tidak diperlukan sodetan lantaran sebelum dilakukan sodetan permukaan Sungai Cisadane pun sudah tidak memungkinkan. Sebab, yang diperlukan dan diprioritaskan di wilayah tersebut adalah normalisasi Kali Ciliwung dan Sungai Cisadane.
"Setelah kita datang ke lapangan dan melihat kondisi riil yang ada di Kali Cisadane jelas sekali bahwa di sini air itu sudah hampir mencapai bibir sungai, jadinya kalau ada sodetan akan menjadikan wilayah Tangerang banjir, baik di Kota Tangerang maupun di Kabupaten Tangerang. Kalau kita tidak ke lapangan ya tidak tahu, tetapi setelah ke lapangan jelas sekali, sehingga menurut saya yang dibutuhkan adalah normalisasi Cisadane (dan Ciliwung)," jelas Jokowi, saat meninjau Sungai Cisadane, Tangerang, Banten, Sabtu (25/1).
Selain masalah teknis, kata Jokowi, ada dampak sosial yang menjadi pertimbangan mengapa sodetan tersebut perlu kajian lebih lanjut. Ditegaskan Jokowi, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Banten tidak berwenang melakukan normalisasi. Tapi Kementerian PU dalam hal ini pemerintah pusat yang berwenang melakukan itu.
“Buat saya, kalau memang tidak bisa, ya jangan dipaksakan membangun sodetan," tegasnya.
Wakil Gubernur Banten, Rano Karno menambahkan, sebagai sebuah wilayah provinsi yang menjadi bagian dari pemerintah pusat pihaknya mendukung semua rencana yang dilakukan pemerintah pusat, namun dengan catatan wilayahnya tidak mendapat imbas dari banjir di ibu kota.
“Kami sebagai provinsi tentunya harus mendukung semua yang dilakukan oleh pusat, pasti kita dukung. Namun, dengan catatan wilayah kami jangan menjadi korban (banjir). Alhamdulilah hari ini Pak jokowi datang ke sini dan beliau juga lihat," katanya.
Menurut Rano, kalaupun nanti sodetan jadi direalisasikan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, normalisasi sungai tetap menjadi prioritas. Sebab, kalau tidak air di Sungai Cisadane tidak akan bisa menampung air.
"Mengerjakan normalisasi ini butuh waktu, kalau di wilayah Tangerang Selatan, kemudian masuk ke Tangerang kota mungkin membutuhkan waktu 10 tahun. Jadi, normalisasi dulu baru kita bicara sodetan. Normalisasi merupakan prioritas utama," tandasnya.
Jakarta (B2B) - The plan to make waterway on Cisadane River, Tangerang, Banten, West Java, to flow water from Ciliwung River, makes Jakarta Governor Joko Widodo (Jokowi) goes to Banten to meet Vice Banten Governor Rano Karno. But after discussing with Karno and local officials, as well as seeing the condition of Cisadane River stream at Pasar Baru Sluice and Cisadane Irrigation, Jokowi agrees to reject the plan made by central government.
It is decided in the meeting that at this time waterway is not needed on Cisadane River. What really needed now and prioritized is normalization of Cisadane River as well as Ciliwung River.
“After came here to the field and saw real condition on Cisadane River, it is clear that the water has reached close to the edge of the river. So, if there was a waterway, it would make Tangerang areas flooded, either Tangerang City as well as Tangerang Regency. If we don’t go the field, we will not know. But after coming here, in my opinion, it is clear that the thing needed is Cisadane (and Ciliwung) normalization,” stated Jokowi after visited Cisadane River, Saturday (1/25).
Besides technical problem, Jokowi continued, there is also social effect that becomes consideration why the waterway making needs further study. He also stressed that Jakarta Provincial Government and Banten Provincial Government do not have the authority to conduct normalization. In this matter, it is the authority of Public Works Ministry to do so.
“For me, if can’t, don’t push to make waterway,” he asserted.
Meanwhile, Vice Banten Governor Rano Karno told that as a province that becomes part of central government, Tangerang supports all plans made by central government. However, the support comes with a note.
“As a province, of course we must support everything done by central government, we definitely support it. However, please don’t make us (flood) victims. Alhamdulillah (thank God), today Mr. Jokowi came here and saw (the condition of Cisadane River),” he uttered.
According to Karno, if central government, or in this case Public Works Ministry, still built the waterway, Cisadane River normalization still becomes priority. If not, the river will not be able to accommodate water.
“Normalizing Cisadane River takes time. From South Tangerang to Tangerang City, the work probably takes time 10 years. So, do normalization first, then talks about waterway. Normalization is the main priority,” he finished.
