Jakarta (B2B) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembangkan penyidikan untuk menyikapi keterangan mantan Ketua Umum Partai Domokrat, Anas Urbaningrum tentang aliran dana dari Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Desakan tersebut dikemukakan Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat kepada KPK, untuk secepatnya memeriksa Anas, untuk memperoleh keterangan resminya sebagai saksi yang mengetahui soal uang yang diterima Ibas.

"Sesudah itu, KPK perlu memeriksa Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, yang disebutkan oleh Anas mengetahui kejadiannya. Barulah sesudah itu, KPK meminta penjelasan dan mengkonfirmasi kebenaran cerita tersebut kepada Nazaruddin yang disebutkan sebagai orang yang mengalirkan dana kepada Ibas,” kata Martin di Jakarta, Sabtu (2/3).

Menurutnya, profesionalisme KPK diuji, untuk bertindak cepat dan tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus korupsi khususnya di proyek Hambalang.

“Saya meminta KPK profesional dan proaktif menyikapi tudingan Anas ini, tanpa mengabaikan inti persoalan pokok dari kasus yang sedang melilit Anas terkait dugaan kasus korupsi di Hambalang," tambah Martin.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan dokumen data keuangan Yulianis yang beredar luas, tertulis tanggal 29 April 2010, Ibas menerima uang dua kali, yang pertama diterima sebesar US$500 ribu dan berikutnya sejumlah US$100 ribu. Kemudian pada tanggal 30 April 2010, Ibas dua kali menerima uang dari PT Anugrah Nusantara sebesar US$ 200 ribu dan US$ 100 ribu.

Informasi soal dugaan Ibas menerima uang Hambalang dilontarkan oleh Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Anas mengaku tahu, karena ia ikut rapat dengan M Nazaruddin, dan politisi senior Demokrat, Amir Syamsuddin.

Saat itu, Amir meminta keterangan Nazar, tentang aliran uang Hambalang. Pada rapat itu, Anas mengaku hanya mendengarkan penjelasan Nazar kepada Amir Syamsuddin.