Kampanye Hitam Tidak Perlu Ditanggapi, kata Mahfud MD
Mahfud MD: Black Campaign No Need to Reply
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Mahfud MD, Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, menanggapi semakin maraknya black campaign (kampanye hitam) menjelang Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014. Menurut Mahfud, black campaign tidak bisa dilayani oleh tim pemenangan yang dipimpinnya maupun pendukung Prabowo-Hatta.
"Karena kampanye hitam itu tidak jelas sumbernya, tidak jelas siapa yang buat," ujar Mahfud seperti ditulis, Selasa (24/6).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini mencontohkan salah satu upaya black campaign yang menyeruak pekan lalu terhadap calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo. Beredar rekaman dan transkrip antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Inti dari rekaman dan transkrip itu adalah Megawati meminta Basrief agar Kejaksaan Agung tidak menelusuri lebih dalam kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta medio 2013. Kasus dengan tersangka mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, tersebut diduga melibatkan Jokowi selaku gubernur DKI Jakarta.
"Saya nggak percaya itu (rekaman dan transkrip pembicaraan Megawati dan Basrief) ada. Karena, sesudah saya baca transkripnya, itu bukan bahasa Mbak Mega. Mbak mega itu gak pernah bilang sampeyan kepada orang lain," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.
Kedua, lanjutnya, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan tidak pernah merekam. Oleh karena itu, pasti tidak ada pembicaraan Mbak Mega dan Basrief Arief. "Nah, itu namanya black campaign dan itu harus diselesaikan oleh polisi. Siapa pelakunya? Nanti biar polisi yang ungkap," kata Mahfud.
Jakarta (B2B) - Mahfud MD, Chairman of Prabowo-Hatta Campaign Team, commented about the increasing phenomena of black campaign ahead of presidential election on July 9, 2014. According to him, black campaigns were not need for reply by Prabowo-Hatta winning team.
"The black campaign has unknown sources. We do not know who creates it," former chief justice of Indonesian Constitutional Court said on Tuesday.
He commented about fake wiretap transcript between PDIP chairwoman, Megawati Soekarnoputri and Indonesia Attorney General, Basrief Arief concerning a graft case related to Transjakarta buses procurement project worth 1.5 trillion IDR in 2013. Megawati lobbied Arief so that presidential candidate Joko ´Jokowi´ Widodo - as Jakarta governor - would not be taken into legal proceedings related to allegation of corruption.
"I do not believe to the fake wiretap transcript. After I read the transcript and I did not see that it was Megawati´s language. She never said ´sampean´ (means ´you´ in local language in Madura, East Java) to others," Mahfud added.
According to Mahmud, Indonesian Anti-graft Commission (KPK) never recorded the conversation. Certainly there was no such conversation. This black campaign must be solved by the Police.
