Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menyatakan mendapati kecocokan data hingga 79% dari sejumlah nama warga Indonesia yang tercantum pada Panama Papers dengan data dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan hal itu pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen Senayan pada Senin (11/4).

"Kami menemukan kesamaan 79% (nama) yang ada di Panama Papers. Itu diyakini punya rekening di luar negeri dan tahun ini akan dilakukan penegakan hukum, hal ini  sesuai target Ditjen Pajak bahwa 2016 adalah tahun penegakan hukum," kata Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Dia menegaskan bahwa pihaknya melalui Ditjen Pajak akan mengklarifikasi data terkait nama-nama WNI yang diyakini memiliki rekening di luar negeri berdasarkan kecocokan tersebut, meskipun yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban pajaknya.

"Pemerintah akan tanyakan kenapa aset tersebut tidak dilaporkan padahal esensi dari tax amnesty adalah melaporkan aset yang selama ini belum pernah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT termasuk rekening atau aset tetap," kata Menkeu.

Menurutnya, daftar nama yang dimiliki Ditjen Pajak belum sepenuhnya lengkap, dan baru terkumpul di dua negara saja sementara pertukaran data secara otomatis baru akan terlaksana pada 2018, dan pemerintah meyakini simpanan itu ada di lebih dari dua negara sementara Pemerintah RI baru dapat mengakses pada 2018 terkait pada automatic exchange of information.

Menkeu mengharapkan dengan adanya rencana Pemerintah memberlakukan UU Pengampunan Pajak dan pertukaran informasi otomatis pada 2018, WNI yang diduga memiliki rekening di luar negeri bisa mengembalikan asetnya ke Indonesia melalui repatriasi.