Presiden Jokowi Minta OJK Tingkatkan Pengawasan Produk Keuangan Digital

President Jokowi Asks OJK to Increase Oversight of Digital Financial Products

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi


Presiden Jokowi Minta OJK Tingkatkan Pengawasan Produk Keuangan Digital
KEUANGAN DIGITAL: Presiden Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. (Foto: Presiden RI)

Jakarta [B2B] - Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan [OJK] untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi.

"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail," ujar Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan [PTIJK] Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Senin [6/2].

Dalam hal pengawasan tersebut, Jokowi juga meminta agar jajarannya bekerja tidak hanya secara makro, tetapi juga detail. Jokowi memberikan contoh sebuah perusahaan di India yang mengalami kerugian akibat harga sahamnya melorot tajam yang kemudian berdampak pada perekonomian India secara keseluruhan.

“Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 billion USD, hilang, langsung. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan,” jelasnya.

"Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar, yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," lanjutnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pengawasan terhadap asuransi, pinjaman online, hingga investasi dilakukan secara mendetail dan lebih intensif. Presiden tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam [KSP] Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.

“Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun, ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, sampai hafal saya ini karena baca. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat,” ucapnya.

“Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan,” tegasnya.

Jakarta [B2B] - President Jokowi asked the Financial Services Authority [OJK] to increase supervision of various financial service products so that people are more protected.

"I see that people need definite protection for financial service products, be it insurance, online loans, investment, Hajj and Umrah tours, supervision really needs to be detailed," said Jokowi while attending the Annual Industry Meeting. Financial Services [PTIJK] Year 2023 at the Shangri-La Hotel, Jakarta, on Monday [6/2].

In terms of supervision, Jokowi also asked his staff to work not only on a macro basis, but also in detail. The President gave the example of a company in India which suffered losses due to a sharp drop in its stock price which then had an impact on the Indian economy as a whole.

“Be careful there was a big event last week, Adani in India. The country's macro is good, the micro is a problem. Micro, only one company, Adani. Lost 120 billion USD, lost, instantly. Dirupikan IDR 1,800 trillion. Be careful about this, supervision, supervision, supervision,” he explained.