Pemulihan Ekonomi, Presiden Jokowi Minta OJK Kawal Program Hilirasi

President Jokowi Asks OJK to Supervise the Downstream Program

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi


Pemulihan Ekonomi, Presiden Jokowi Minta OJK Kawal Program Hilirasi
HILIRASI INDUSTRI: Presiden Jokowi saat memeberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. (Foto: Presiden RI)

Jakarta [B2B] - Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan [OJK] turut serta mendukung program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah dengan bentuk dukungan konkret.
 
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia bisa melompat menjadi negara maju, saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan [PTIJK] Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, [6/2].

"Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul yang konkret karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi karena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju," ujarnya.

Menurut Jokowi, pemerintah konsisten mendorong hilirisasi juga sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hilirisasi harus dilakukan dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan minerba, minyak sawit mentah [CPO], hingga sumber daya alam laut.

“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas, dari yang namanya nikel, lompatan kita dari 1,1 billion USD melompat menjadi 30 billion USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” tegasnya.

Di sektor sumber daya alam laut, Jokowi mengingatkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi. Berbagai potensi kekayaan alamnya seperti rumput laut dan aneka ragam ikan, kata Presiden, belum dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin.

Jokowi memberikan contoh, Indonesia merupakan eksportir nomor satu rumput laut tetapi dalam bentuk mentah. Di saat yang sama, Indonesia juga merupakan eksportir nomor tiga karagenan, bahan yang diekstrak dari rumput laut. Di lain sisi, Tiongkok merupakan importir nomor satu rumput laut, tetapi merupakan eksportir nomor satu karagenan.

“Ini yang harus kita tiru. Kita harusnya menjadi eksportir nomor satu bahan mentah [rumput laut], tetapi juga eksportir nomor satu karagenan, harusnya seperti itu, dan nilai tambah yang ada di sini akan melompat,” imbuhnya.

Demikian halnya dengan ikan tuna, cakalang, dan tongkol, Indonesia merupakan eksportir nomor satu untuk ketiga komoditas tersebut. Namun, di saat yang sama Indonesia juga merupakan importir nomor satu tepung ikan.

“Ini sudah didorong ke luar kemudian kita impor lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa enggak bisa kita menghilirkan ini, mengindustrialisasikan ikan kita menjadi tepung ikan? Sesulit apa? Kok, sulit banget, sih? Enggak. Kalau kita belum mampu ya gandeng partner. Saya selalu sampaikan gandeng partner, jangan ragu-ragu untuk masuk ke sana. Kemudian RRT kita lihat importir nomor dua tuna, cakalang, tongkol segar, tapi bisa menjadi eksportir nomor empat tepung ikan. Gandeng partner,” paparnya.

Menurut Jokowi, hal terpenting dalam hilirisasi adalah mengintegrasikan beragam komoditas tersebut, baik di sektor minerba, CPO, maupun sumber daya alam hasil laut. Presiden memperkirakan proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa mencapai ratusan miliar dolar AS dan membuka jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini, bagaimana memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilirisasi karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa sampai angka 715 billion USD dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar,” tandasnya.

Jakarta [B2B] - President Joko Widodo asked the Financial Services Authority [OJK] to participate in supporting the downstream program which is being intensively carried out by the government in the form of concrete support.

In his remarks, Jokowi said downstream was the key so that Indonesia could leapfrog into a developed country, while attending the 2023 Financial Services Industry [PTIJK] Annual Meeting at the Shangri-La Hotel, Jakarta, Monday, [6/2].

"Earlier the Chairman of the OJK had conveyed this regarding downstreaming so that support would be given. I really asked for something concrete because I still hear that those who want to make smelters have difficulty finding funding. So this support is really given, but also with great calculation and caution. because this downstream will be the key for our country to jump to become a developed country," he said.

According to Jokowi, the government has consistently pushed for downstream as well as an effort so that Indonesia can get out of the middle-income country trap. Downstreaming must be carried out in various sectors, both in the mineral and coal mining sector, crude palm oil [CPO], to marine natural resources.