Wakil Ketua DPR Menentang Rencana Presiden Naikkan Gaji Bupati
Vice Chairman of the House Against the President´s Intention to Raise Salaries Regents
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Wacana untuk menaikkan gaji bupati harus dikaji ulang. karena biaya operasional yang dimiliki oleh seorang bupati dapat mencapai empat kali kali lipat dari gaji yang dapat diperoleh setiap bulan.
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menyatakan menolak rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hendak menaikkan gaji para bupati di seluruh Indonesia. Meskipun diakuinya, saat ini memang gaji bupati di Indonesia tidaklah sebesar pejabat negara lainnya.
"Yang paling penting kan bupati gajinya emang kecil, tapi kewenangannya kan besar. Biaya-biaya operasionalnya juga besar," kata Pramono kepada pers di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).
Politikus PDI Perjuangan ini berpendapat, apabila memang presiden hendak menaikkan gaji bupati, ada baiknya biaya operasional yang diperoleh para bupati juga diturunkan, sehingga penyerapan APBN menjadi tidak terlalu besar.
"Lebih baik biaya operasional diturunkan tapi gajinya dinaikkan. Sehingga seorang kepala daerah atau pejabat publik tidak mengada-ada untuk biaya operasional sebagai contoh biaya baju, seragam dan macem-macem itu bisa lebih dari gajinya dan itu tidak menunjukkan kita semua menganut sistem keuangan yang baik," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Kutai Timur Isran Noor menagih janji kepada Presiden Sby yang akan menaikkan gaji para bupati dan wali kota sejak tiga tahun lalu.
"Ini bukan permintaan, tapi pesan dari kawan-kawan para bupati, wali kota, dan satu-dua orang dari gubernur, meminta disampaikan ke Bapak (Presiden)," kata Isran di depan presiden saat peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Rapat Kerja Nasional X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (20/2).
Dia mengatakan, sudah tiga tahun janji untuk menaikkan gaji para bupati dan wali kota berlalu. Namun, janji ini belum juga terealisasi. Padahal, dia melanjutkan, tanggung jawab bupati dan wali kota cukup besar. "Risikonya juga tinggi," katanya.
Jakarta (B2B) - Discourse to raise the salaries of regents should be re-examined. because operating costs are owned by a regent can achieve quadrupling of salary that can be acquired each month.
Vice Chairman of the House of Representatives, Pramono Anung states rejected the plan of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) who want to raise the salaries of regents throughout Indonesia. Although he acknowledges, the current regents salary in Indonesia is not as big as other state officials.
"Most importantly, do not regents salary was small, but it's big authority. Operational costs are too big," said Pramono told reporters in the parliament building Senayan, Jakarta, Thursday (21/2).
PDI-P politician's judgment, if the president is want to raise the salaries of regents, it's good operational costs obtained by the regents reduced, so the use of state funds can be saved.
"Better operating costs reduced but his salary was raised. A local chief or public officials did not make up for the cost of operating expenses for example clothes, uniforms and everything that could more than his salary," he said.
Reported earlier, the Regent of East Kutai, Isran Noor collect pledges to President Yudhoyono who will raise the salaries of the regents and mayors from three years ago.
"This is not a request, but the message of friends of the regents, mayors and several governors, asking conveyed to Mr. (President)," he said in front of the president when Isran inaugurated National Working Meeting IX District Government Association of Indonesia (Apkasi) and the National Working Meeting X Agricultural Extension Association of Indonesia (Perhiptani) at Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Wednesday (20/2).
He said it was three years promises to raise the salaries of the regents and mayors. However, this promise has not been realized. In fact, he added, the responsibility regents and mayors quite large. "The risk is too high," he said.
