Sudahi Impor Kedelai, Pemerintah Dorong Peningkatkan Produksi Kedelai Nasional
Government Encourages Increasing National Soybean Production
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi

Jakarta [B2B] - Presiden Jokowi mendorong peningkatan produksi kedelai nasional sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 100% persen bergantung kepada impor, dalam rapat bersama jajarannya di Istana Negara.
“Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 [juta ton] itu produksi nasionalnya kan turun terus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, pada Senin [19/9].
Untuk itu, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan antara lain agar jajarannya bisa menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Presiden juga meminta Badan Usaha Milik Negara [BUMN] untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
“Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 [per kilogram],” imbuh Airlangga.
Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani ini juga yang menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah.
“Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin semua ada mix, tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik,” jelasnya.
Arahan kedua, Presiden mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism [GMO]. Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat.
“Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare,” lanjutnya.
Langkah berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.
“Itu anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 [ribu] menjadi 600 ribu hektare, existing sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan,” tandasnya.
Jakarta [B2B] - President Jokowi has pushed for an increase in national soybean production so that domestic soybean needs are not 100% dependent on imports, in a meeting with his staff at the State Palace.
"Mr. President wants soybeans not to be 100 percent dependent on imports because of almost all of the demand for 2.4 [million tons], national production continues to decline," said Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto in his statement, Monday [19/9] .
To that end, President Jokowi gave a number of directives, among others, so that his staff could determine the price of soybeans so that farmers would not be harmed. The President also asked State-Owned Enterprises [BUMN] to buy from farmers at a predetermined price.
"So for that, to achieve that price, there will be an assignment from BUMN so that farmers can produce. That's at a price of IDR 10,000 [per kilogram]," Airlangga added.
The issue of prices that are not attractive to farmers is also one of the reasons why farmers are reluctant to plant soybeans in recent times.