Jakarta (B2B) - Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dipastikan menyalahi wewenang dalam proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki dua alat bukti untuk menjerat Andi.

Kepastian tersebut dikemukakan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi bahwa Andi Mallarangeng bersama tersangka lainnya, Deddy Kusdinar selaku pejabat pembuat komitmen telah menyalahgunakan wewenangnya.

"Bukan karena tanda tangan atau tidak tanda tangan. Tapi kita melihat sejauh mana pertanggungjawaban dia yang diduga menyalahgunakan kewenangan," ujar Johan.

Pernyataan Johan Budi untuk menanggapi tudingan kubu Andi Mallarangeng yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Wakil Menkeu Anny Rahmawati sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kasus Hambalang karena telah menyetujui anggaran proyek.

"Yang dilihat KPK apakah dalam proses pengadaan itu terjadi mark up. Di sisi lain dalam proses itu apakah ada aliran dana yang diterima penyelenggara negara yang tidak sah atau diduga melanggar pasal-pasal," ungkap Johan Budi.

Johan menambahkan,  Andi bersama dengan Deddy telah disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Mengacu pasal tersebut, KPK menduga ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan keduanya. Komisi antikorupsi juga menduga ada unsur perbuatan memperkaya diri sendiri serta orang lain," ungkapnya lagi.