Jokowi Hapus Pajak Warteg. "Gede-gede Saja Banyak yang Belum"
Jokowi Remove Small Restaurants Tax. "Restaurants that Should Taxable"
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sekali lagi membuktikan komitmennya pada nasib rakyat khususnya pengusaha Warung Tegal (Warteg), untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11/2011 tentang Pajak Rumah Makan, yang disahkan Fauzi Bowo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012.
"Mosok warteg kecil-kecil dipajakin, kayak kita kekurangan objek pajak saja. Kan objek pajak banyak sekali. Gede-gede saja banyak yang belum, masa mengurusi yang kecil-kecil seperti itu," kata Gubernur DKI, Joko Widodo di kantor pusat PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (6/10).
Ketentuan Perda Nomor 11/2011 mengatur tentang pajak rumah makan terhadap pemilik warteg bahwa warteg yang omzetnya mencapai Rp540 ribu per hari atau Rp200 juta per tahun wajib kena pajak 10% dari omzet.
Ketika Perda ini diundangkan, memicu pro dan kontra di masyarakat khususnya penolakan oleh para pengusaha Warteg yang keberatan terhadap aturan pajak tersebut.
Penolakan tersebut terkait pengelolaan Warteg, khususnya penghitungan rugi-laba masih secara tradisional sehingga akan membingungkan petugas pajak untuk menghitung omzetnya.
Pernyataan keberatan yang diserukan para pengusaha warteg memaksa
Fauzi Bowo untuk menangguhkan Perda tersebut. Sementara Jokowi menilai keberadaan warteg terbukti mampu menopang perekonomian skala kecil.
Data Dinas Pajak DKI Jakarta menyebutkan realisasi pajak rumah makan hingga triwulan pertama 2013 sudah mencapai Rp362,5 miliar atau 26,86% dari target Rp1,350 triliun. Secara keseluruhan, target pajak DKI 2013 sebesar Rp21,9 triliun hingga sekarang sudah terealisasi Rp4,4 triliun.
Jakarta (B2B) - Jakarta Governor Joko Widodo (Jokowi) once again proved its commitment to the people, especially entrepreneurs small restaurant called Warung Tegal (Warteg), to revise Local Regulation No. 11/2011 about the restaurant tax, was approved by Fauzi Bowo while served as Jakarta Governor 2007-2012 period.
"Why collect taxes from such a small restaurant, we indeed object deficiency taxes. Objects lot of taxes, which are not yet all, why take care of the little ones like that," said Jokowi at the Democratic Party of Struggle headquarters in Lenteng Agung, South Jakarta, Sunday (6/10).
Provisions of Regional Regulation No. 11/2011 set the restaurant tax on food stall owners that turnover reached Rp540 thousand per day or Rp200 million per year mandatory pay a tax of 10% of turnover.
When this Local Regulation was enacted, triggers the pros and contra in the community, especially the refusal by employers Warteg who objected to the tax rules.
The refusal related Warteg management, particularly the income calculation is traditionally so would confuse the tax officers to calculate turnover.
Representations called entrepreneurs warteg, Fauzi Bowo eventually to suspend the local regulations. While Jokowi assess, warteg proved capable of supporting small-scale conomy.
Jakarta Tax Office data mention the tax realization eat until the first quarter of 2013 reached Rp362, 5 billion or 26.86% of the target of Rp1, 350 trillion. Overall, the target city tax in 2013 amounted to Rp21, 9 trillion has been realized until now Rp 4, 4 trillion.
