Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo mengingatkan para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar mendukung kebijakan politik negara dan tidak melakukan politik praktis.

"Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016 pada Rabu (16/12) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Presiden menambahkan, rantai komando ditubuh TNI hanya satu. Tegak lurus, loyalitas dan ketaatan pada Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan dalam membangun kekuatan pertahanan, Indonesia harus memenuhi alutsista secara terpadu di laut, darat, udara, karena hampir semua negara berlomba memajukan teknologi pertahanan.

"Bangun postur TNI yang kokoh dengan alutsista modern. Modernisasi dilakukan untuk imbangi kemajuan jaman. Mandiri dengan kurangi impor dan kembangkan industri pertahanan nasional kita," katanya.

Presiden juga meminta seluruh pimpinan TNI untuk meningkatkan kapasitas prajurit yang profesional dan terlatih.

Rapim TNI 2016 diikuti 182 Pati TNI, yang terdiri dari Panglima Komando Utama (Pangkotama), Kepala Dinas, Kodiklat, Sesko, Asisten, Kemhan, Bakamla, BNPB, Wantannas, dan Kemko Polhukam.

Hadir dalam Rapim TNI yang bertema "Meningkatkan loyalitas, moralitas dan integritas sebagai landasan dalam mewujudkan TNI yang kuat, hebat, profesional dan dicintai rakyat" itu, Menko Polhukam Luhut B Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mentan Andi Amran Sulaiman, KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.