Jakarta [B2B] - Indonesia dinyatakan kalah perkara larangan ekspor nikel oleh World Trade Organization [WTO]. Meski begitu, Presiden RI Joko Widodo tetap melanjutlan program hilirasi nikel di Tanah Air.

"Saat kita setop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, baru dua bulan lalu kita kalah. Tapi keberanian kita hilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO," kata Presiden Jokowi dalam acara Nusantara Bersatu, dikutip dari channel YouTube 2045 TV, Sabtu [26/11].

Hilirisasi memang terus digencarkan Indonesia. Tahun 2045 Indonesia menargetkan GDP bisa mencapai US$ 7 triliun.

Percepatan hilirisasi terbukti membawa dampak pada nilai tambah negara, penyerapan negara kerja, dan mendorong industri akhir pemakai mineral nikel.

Sebelumnya Menteri ESDM, Arifin menyebutkan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum, sehingga pemerintah berencana melakukan banding [appeal]. Maka dari itu, pemerintah belum berencana mengubah peraturan atau mencabut kebijakan sesuai putusan sengketa DSB terkait nikel.

"Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga masih terdapat peluang banding dan tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai," jelasnya.

"Belum putus akhir ya kan masih ada tahap-tahap selanjutnya. Jadi kita masih berusaha untuk bisa berupaya mengoptimalkan, ya kita punya sumber daya alam untuk menjadi produk," tambahnya.