Kemenpera Siapkan Rp205 Miliar untuk 45 Kabupaten/Kota
Ministry of Public Housing, Provide Rp205 Billion for 45 Regencies/Cities
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun ini menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp205,04 miliar untuk 45 kabupaten/kota.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan dana alokasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya Rp191,24 miliar. Hal itu karena target hunian yang memperoleh bantuan DAK meningkat yaitu mencapai 31.697 unit rumah dari 26.115 unit rumah tahun 2012 lalu.
"Permintaan DAK ini tergantung bupati mana yang mengajukan untuk diprioritaskan. Fasilitasnya banyak. Ada air minum, listrik dan juga tempat penampungan air," kata Djan di Jakarta.
Menurut Djan Faridz, anggaran DAK sendiri adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dipindahkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk segera diberikan dan digunakan oleh kabupaten kota.
"Nantinya penggunaan dana ini sepenuhnya menjadi kewenangan dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, walaupun begitu petunjuk teknis (juknis) tetap dibuat dan diawasi oleh kementerian," katanya lagi.
Menurutnya, apabila target PSU dari APBN adalah jalan dan saluran irigasi namun DAK digunakan untuk pembangunan komponen sampah, air minum, penerangan jalan umum dan jaringan distribusi listrik.
Persyaratan Mendapat DAK
Deputi Perumahan Pengembangan Kawasan dan Permukiman, Kementerian Perumahan Rakyat, Hazaddin Tende menambahkan, persyaratan daerah yang mendapatkan anggaran DAK adalah yang mempunyai indeks fiskalnya rendah, termasuk daerah khusus dan berdasarkan aspek teknis lainnya.
"Berbeda dengan PSU APBN, APBD DAK ini ada lima komponen, jadi tidak akan tumpang tindih, satu rumah akan memperoleh satu unit fasilitas," imbuhnya.
Pemerintah juga memberi syarat, rumah yang memperoleh dana bantuan ini memiliki surat izin menderikan bangunan (IMB), sehingga bukan bangunan liar. Tahun lalu, kata Hazaddin, serapan anggaran DAK-nya telah mencapai 100%, bahkan kurang dari kebutuhannya.
"Syaratnya daerah indeks kemiskinannya tinggi, daerah khusus perbatasan atau wilayah khusus di Indonesia timur. Lokasi ditetapkan berdasarkan stimulan, jadi tidak seluruhnya menggunakan anggaran pemerintah," ujar dia.
Jakarta (B2B) - Ministry of Public Housing (Kemenpera) this year to prepare the Special Allocation Fund (DAK) housing and residential areas of Rp205, 04 billion to 45 districts / cities.
Public Housing Minister Djan Faridz said fund allocations this year increased compared to the year 2012 which is only Rp191, 24 billion. That's because the target occupancy DAK assistance reaching 31,697 units from 26,115 units in 2012.
"Demand DAK, depending on who district head who asked to be prioritized. Amenities are many. There are drinking water, electricity, and water reservoirs," said Djan in Jakarta.
According to Djan Faridz, DAK budget are funds allocated for Infrastructure Facilities and Utilities (PSU) comes from the State Budget (APBN) and transferred to the Revenue and Expenditure (APBD) to quickly distributed and used by the district and cities.
"In the future, the use of these funds the full authority and its use by the Government of Regency / City, although once the technical guidelines (Juknis) still created and supervised by the ministry," he said.
According to him, if the target is the PSU from the state budget and irrigation canals, but the DAK is used for the construction of waste components, water supply, public road lighting and electrical distribution networks.
Terms Gets DAK
Deputy Housing Area Development and Settlement, Ministry of Housing, Hazaddin Tende added, the areas that get the budget requirements DAK is having low fiscal indices, including special areas and on other technical aspects.
"Unlike the PSU budget, APBD DAK are five components, so it will not overlap, one will acquire a unit houses the facilities," he added.
The government also gave the terms, obtaining the funds have building permit (IMB), so it is not illegal buildings. Last year, said Hazaddin, DAK budget absorption reaches 100%, even less than the requirement.
"Condition, the area of high poverty index, specific regions or territories border in eastern Indonesia. Locations are set based stimulants, so not all use the government budget," he said.
