Jakarta (B2B) - Tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertegas status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan mengatasi kemelut di tubuh Partai Demokrat, sebagai pembenaran bahwa SBY lebih mengutamakan kepentingan partainya ketimbang memikirkan nasib seluruh rakyat Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jailani Parandy menilai SBY tidak dapat membedakan tugasnya sebagai Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Rakyat akan menilai bahwa SBY memanfaatkan kekuasaannya untuk menekan lembaga hukum demi kepentingan politiknya.

"Bisa kita bayangkan apa jadinya bangsa ini, jika SBY  menjalankan peran yang tidak seimbang antara Presiden sebagai kepala negara, dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina partai Demokrat," kata Jailani Parandy kepada pers di Jakarta, Kamis (7/2).

"Pernyataan SBY bisa dimaknai sedang memanfaatkan kekuasaan untuk menekan lembaga Hukum demi kepentingan politiknya."

Jailani menyarankan, sebaiknya Presiden memikirkan nasib seluruh rakyat, apalagi menjelang berakhirnya pemerintahan, banyak janji dan pekerjaan rumah yang tidak tuntas.

"Sebut saja dari soal buruknya infrastruktur, meningkatnya angka pengangguran, hingga meningkatnya eskalasi konflik di berbagai daerah," ungkapnya lagi.

Jailani menguraikan hasil survei terbaru LSI tentang buruknya kinerja kabinet dan pemerintahan yang dipimpin oleh SBY.

"Harusnya SBY fokus saja membenahi kabinet dan pemerintahan yang dipimpinnya, bukannya malah membuat statement dan memicu kegaduhan politik baru," tegasnya lagi.

Karena itu, menurut Jailani, DPP KNPI meminta dengan hormat supaya SBY bisa lebih bijak dan fokus untuk menyelesaikan program kerjanya dan membenahi kinerja kabinet yang amburadul itu. "Sebab kami yakin tahun terakhir masa kepemimpinan SBY ini bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat."