SARA, Protesnya Tidak Akan Diakomodir Jokowi Jika Terpilih
Indonesian Presidential Candidate Jokowi Not to Accomodate Racial-based Protests
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Joko Widodo akrab disapa Jokowi, sebagai calon presiden mengisyaratkan tidak akan mengakomodir segala bentuk protes berlandaskan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang melanggar hukum, apabila dirinya dan cawapres Jusuf Kalla (JK) terpilih dalam Pilpres 9 Juli 2014.
"Waktu saya (sebagai Gubernur DKI Jakarta) mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung, ada protes dan demonstrasi agar lurah itu diganti karena agamanya tidak mewakili agama mayoritas di sana. Tapi saya menilai Lurah Susan sudah melalui seleksi promosi terbuka, kompetensi manajerialnya sudah dilalui semuanya (sehingga tidak diakomodir)," kata Jokowi dalam debat perdana capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam.
Hal itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan untuk menjaga keberagaman dalam kehidupan di tanah air dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika.
Bagi Jokowi, prinsip kebhinnekaan sudah merupakan hal final yang patut dijunjung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia merasa hal itu tidak perlu diungkit-ungkit secara panjang lebar melalui sebuah jawaban dalam sesi debat capres-cawapres.
"Banyak contoh-contoh yang mungkin bisa disampaikan, tapi menurut saya itu sudah final tidak perlu diungkit-ungkit. Yang penting dilaksanakan, itu saja," kata Jokowi.
Jakarta (B2B) - Joko Widodo aka Jokowi as Indonesian presidential candidate declared has voiced his zero-tolerance approach to racial-based protests of any kind, if he is elected as Indonesian President.
During the presidential election debate here on Monday evening, Jokowi emphasized that if he was elected president, he would not accommodate any kind of protests based on "sara," an acronym for race, religion, and ethnicity.
Jokowi stated that as the governor of Jakarta, he had appointed Susan as the Lenteng Agung village head, but there was a protest demanding her replacement as her religious background did not represent that of the majority there.
"But in my judgment, Susan has undergone an open promotion selection and managerial competition, and therefore, I did not give in to the protest," Jokowi remarked in response to a question raised by a moderator about plurality in the country in the context of "Bhineka Tunggal Ika" (Unity in Diversity).
Jokowi stressed that he was a firm believer in the principle of Bhineka Tunggal Ika, and it should be upheld by the people of the state and the nation.
"There are many examples related to Bhineka Tunggal Ika, but I think it is final, and there is no need to dig it up because the most important thing is to implement it," Jokowi noted.
