Jakarta (B2B) - Kementerian Dalam Negeri menegaskan sekitar 70% dari 281 kepala daerah terjerat masalah hukum khususnya pidana korupsi.  Selain terjerat korupsi, kepala daerah terlibat tindak pidana umum seperti pemalsuan ijazah dan sebagian kasus sudah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenoek mengatakan sejak dilaksanakan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) tercatat 280 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bermasalah dengan hukum. Hasil dari pilkada langsung menunjukkan kualitas kepala daerah dan anggota DPRD belum sesuai harapan masyarakat.

Berulangkali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepada para kepala daerah agar bekerja dengan benar dan memberi yang terbaik sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. Jangan sampai kepala daerah dan aparat pemerintah berurusan dengan hukum.

"Sebagai presiden, dari hati, saya tidak ingin dari jajaran pemerintahan yang telah bekerja siang malam ini, mulai pusat, gubernur, bupati, wali kota, suatu saat harus berurusan dengan hukum karena keteledoran dan kesalahan yang dibikin. Ingat kita semua dipilih oleh rakyat, dipilih secara langsung. Mari memberi yang terbaik bagi masyarakat. Mereka memberikan mandatnya kepada kita dan dengan mandat itu kita bekerja," ujar Presiden SBY.

Dari pengalaman tersebut, Reydonnyzar menambahkan bahwa Kemendagri menyiapkan penyempurnaan peraturan perundangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya, diusulkan pemilihan gubernur oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah pun tidak dalam satu paket dengan wakilnya. Harapannya, ada stabilitas politik dan efisiensi.

"Pemilihan Gubernur oleh DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, UUD 45 hanya menyebutkan, kepala daerah dipilih secara demokratis, bukan secara langsung. Di pasal tersebut pun, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang wakil kepala daerah," ungkapnya lagi.

Ilustrasi: hizbut-tahrir.or.id