BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp9,72 Triliun
Supreme Audit Board Discover the Potential State Losses Rp9, 72 Trillion
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Taswin Bahar
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara Rp9.2 triliun dari 12.947 kasus dari hasil pemeriksaan semester kedua 2012. Dari total temuan tersebut sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.
"Dari jumlah tersebut, ada 4.815 kasus merupakan hasil sistem pengendalian internal atau SPI, 1.901 kasus termasuk penyimpangan administrasi dan 2.241 kasus yang nilainya Rp3,8 triliun merupakan temuan pemborosan, tidak efisien dan tidak efektif," kata Ketua BPK, Hadi Poernomo ketika menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II 2012 kepada DPR di Jakarta, Selasa (2/4).
Hadi meminta DPR mengawasi dan mendorong tindak lanjut dari temuan BPK tersebut, yang tergolong mengkhawatirkan karena terjadi berulang setiap tahun.
"Tentu kita sepakat nilai temuan itu sangatlah besar, sehingga bersama-sama mendorong agar tidak berulang," kata Hadi.
Menurut Hadi, selama pemeriksaan temuan potensi kerugian negara, lembaga yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran ke kas negara senilai Rp 124,13 miliar.
Jakarta (B2B) - Supreme Audit Board (BPK) found potential state losses of Rp9.2 trillion of 12,947 cases of second semester examination results 2012. From a total of 3990 cases finding much worth Rp 5, 83 trillion is a finding of non-compliance and the resulting potential loss of state revenue shortfall.
"From that number, there were 4815 cases are the findings of the internal control system or SPI, including 1901 cases and 2241 cases of administrative irregularities were worth Rp3, 8 trillion is finding wasteful, inefficient and ineffective," said Chairman of the CPC, Hadi Purnomo when delivered reports II Semester Examination Results 2012 to the House of Representatives in Jakarta, Tuesday (2/4).
Hadi ask the House monitor and encourage follow-up of the findings of the BPK, which is quite worrying because it happens over and over every year.
"Of course we agree that the value of these findings are enormous, so that together encouraged not to recurring," said Hadi.
According to Hadi, during the inspection findings of the potential loss to the state, the agency examined have followed up with the submission of the assets and deposit into the state treasury valued at Rp 124.13 billion.
