PKS Ikut Koalisi untuk Sejahterakan Rakyat, Bukan Sebaliknya
PKS Joined the Coalition for Welfare of the People, Not Vice Versa
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b1.jpg)
Jakarta (B2B) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan tetap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS masuk koalisi bertujuan mendukung kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kesejahteraan rakyat dan bukan sebaliknya, malahan menyengsarakan rakyat.
"Koalisi tujuannya untuk kesejahteraan rakyat melalui kepemimpinan SBY tapi kalau koalisi ternyata menyengsarakan rakyat, maka PKS harus mengambil sikap untuk kritis dan menolak," kata Anis Matta di Ambon, Jumat (7/6).
Anis tidak menampik risiko penolakan kenaikan BBM dengan konsekuensi keluar dari koalisi. PKS harus memperjuangkan kepentingan rakyat apa pun risikonya sekali pun harus keluar dari koalisi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral Jero Wacik mengatakan pemerintah dengan berat hati mengusulkan opsi menaikkan harga BBM menyusul gejolak harga minyak dunia belakangan ini.
Jero menjelaskan harga minyak mentah Indonesia (ICP) Februari lalu mencapai US$121,75 per barel, naik dari US$115,91 per Januari.
Angka ini meningkat jauh dari asumsi makro APBN 2012, yakni ICP sebesar US$90 per barel. Selain itu, keadaan ekonomi dunia yang terus melambat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengajukan APBN-Perubahan 2013 kepada DPR, seperti dilansir antaranews.com.
Jakarta (B2B) - President of Prosperous Justice Party (PKS) Anis Matta asserted still refused to hike prices of fuel oil (BBM) subsidy. PKS joined the coalition aims to support the leadership of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) for the welfare of the people and not vice versa, even difficult people.
"Coalition aims for the welfare of the people through leadership SBY, but if the coalition turned miserable people, PKS had to be critical, and consequently refused," said Anis Matta in Ambon on Friday (7/6).
Anis did not dismiss the risk of rejection with consequent increase in fuel out of the coalition. PKS must fight for the interests of the people no matter what once had to get out of the coalition.
Earlier, Minister of Energy and Mineral Resources, Jero Wacik said the government reluctantly proposing options raise fuel prices following the oil price shocks.
Jero explain the Indonesian Crude Price (ICP) last February at U.S. $ 121.75 per barrel, up from U.S. $ 115.91 per January.
This figure rises away from the 2012 budget macro assumptions, ie ICP of U.S. $ 90 per barrel. In addition, the state of the world economy continued to slow to be considered by the government to file a State Budget - Changes to the Parliament in 2013, as reported by antaranews.com.
