Pasca Andi, KPK Didesak Usut Politisi di Parlemen
KPK Urged to Investigate Politicians Other than Andi
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Heru S Winarno
Translator : Intan Permata Sari
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menelusuri keterlibatan politikus lain pascapenetapan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka korupsi mega proyek Hambalang. Pasalnya, mustahil eksekutif bertindak sendirian tanpa dukungan dari parlemen.
Pasalnya, dalam suatu lingkaran tindak pidana korupsi, keterlibatan seorang politikus merupakan suatu keniscayaan.
"Tidak bisa eksekutif sendirian, KPK harus kembangkan pada level parlemen juga," kata Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (8/12).
Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap I masih memfokuskan pada proses pengadaan proyek Hambalang di eksekutif. Dia berharap, hasil audit tahap II, BPK lebih mengutamakan proses di legislatif.
Keterlibatan anggota dewan secara kasat mata terlihat ketika proses perencanaan proyek Hambalang serta sertifikat tanahnya. Namun, Agus melihat adanya upaya penjegalan dari DPR.
Hal itu terlihat ketika DPR berkukuh enggan memberikan risalah sidang pembahasan proyek yang menelan anggaran Rp2,4 triliun itu ke BPK.
"Padahal dari risalah itu dapat terlihat siapa anggota dewan yang memiliki misi terselubung pada proyek Hambalang," ujarnya.
Belum lama ini, Agus pernah menanyakan risalah tersebut ke pimpinan DPR. "Katanya belum ditemukan. Nah kenapa tak ketemu? Apa disembunyikan?," tanya Agus.
Jakarta (B2B) - Corruption Eradication Commission (KPK) is urged to investigate other politicians following the naming of former Minister of Sport and Youth Affairs, Andi Mallarangeng, as a suspect of corruption case of Hambalang mega project. Executive bodies impossibly commit corruption on their own without any assistance from parliament.
In a corruption crime, involvement of politician is highly possible.
“Executive bodies cannot do on their own, KPK must also investigate the parliament,” says Investigation Coordinator of Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, in a discussion in Jakarta on Saturday (8/12).
The first-phase audit result by Audit Board still focuses on the
procurement process of Hambalang project by executive bodies. He hopes that the second phase audit will focus on the process carried out by legislative bodies.
The involvement of members of parliament is clearly seen in the planning of the project and its land certificate. Yet, Agus smells any tricky efforts done by the House.
It is apparent when the House insists on giving conclusion of the session discussing the project taking up a budget of Rp 2.4 trillion to Audit Board.
“In fact, based on the conclusion, we can see any parliament members having hidden missions in the project,” he says.
Recently, Agus once asked about the conclusion to Chair of DPR. “He said that it is yet to be found. Why is it so? Does anyone hide it?” asked Agus.
