Mahyudin Diperiksa KPK terkait Kasus Anas
Former Chairman of Indonesian House`s Commission X Grills by Anti-graft Agency
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Mahyudin, mantan Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.
"Surat pemanggilan sebagai saksi Anas," kata Mahyudin saat tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (3/3).
Mahyudin adalah ketua Komisi X saat skema penganggaran proyek Hambalang dalam bentuk anggaran tahun jamak dengan anggaran total Rp1,17 triliun disetujui.
Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar, disebutkan bahwa kelompok kerja Anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp150 miliar dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dengan Kemenpora.
Persetujuan ditandatangani Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, Rully Chairul Azwar, Abdul Hakam Naja, dan ditandatangani anggota pokja seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati, dengan demikian anggaran tersedia pada tahun 2010 menjadi Rp275 miliar.
Atas persetujuan ini, Sekretaris Kemenpora saat itu Wafid Muharam melalui pengusaha Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp500 juta kepada pemenang tender Hambalang PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100 juta dari seorang bernama Poniran, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 600 juta yang diserahkan ke Mahyudin saat kongres Partai Demokrat di Bandung.
Mahyudin sendiri atas jasanya di Hambalang mendapatkan komisi sebesar Rp 500 juta.
Sedangkan Anas disebutkan menerima Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.
Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli "blackberry" beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan hiburan.
Jakarta (B2B) - Mahyudin, former chairman of Indonesian parliament of Commision X grilled by orruption Eradication Commission (KPK) over the Hambalang sport center corruption case allegedly involving Anas Urbaningrum, the then secretary general of the Democratic Party.
"I have been summoned as witness in Anas case," Mahyudin of the Democratic Party stated upon his arrival at the KPK office, here, on Monday.
Mahyudin was the chairman of the Houses Commission X when the scheme for the Hambalang project budget worth Rp1.17 trillion was approved.
The indictment against Deddy Kusdinar, former head of the youth and sport ministrys financial bureau, stated that the Commission Xs working group had approved additional funds amounting to Rp150 billion in the Amended State Budget 2010 without having to go through a hearing between the working group and the ministry.
The approval was signed by Mahyudin in his capacity as the Commission X Chairman, and his members that included Rully Chairul Azwar and Abdul Hakam Naja, as well as Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie and Mardiyana Indra Wati.
The total budget available for the project increased to Rp275 billion in 2010.
Mahyudin was accused of having received Rp600 million during the Democratic Party congress in Bandung, in addition to Rp500 million as a commission for his services in approving the Hambalang project budget.
Anas was suspected to have received Rp2.21 billion from the Hambalang project to support his nomination as chairman of the Democratic Party in the partys congress in 2010. The money was allegedly received in stages between April 19 and December 6, 2010.
The money was allegedly spent among other things on the congress participants hotel accommodation, car renting and blackberry phones.
