Jakarta (B2B) - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) perlu diterapkan hingga tingkat nasional bukan sekadar masalah sekolah gratis melainkan mencakup seluruh biaya pendidikan. Pasalnya, siswa putus sekolah lantaran tidak sanggup membeli perlengkapan sekolah seperti baju seragam, buku dan sepatu.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)
mengatakan dengan sistem KJP yang memberikan bantuan langsung untuk biaya pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga cukup besar yakni mencapai 20%.

"Saya kira dengan anggaran pendidikan yang 20 persen. Bisa dilakukan di tingkat nasional, karena kita lihat baik di SMP dan SD sangat dibutuhkan sekali," kata Jokowi, saat meninjau pelaksanaan KJP di SMPN 223, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (18/3).

Menurut Jokowi, banyak kalangan tidak memahami biaya pendidikan. Dicontohkan, anak tidak akan sekolah jika tidak memiliki seragam atau sepatu, meski uang sekolah sudah gratis.

"Itu yang saya temui di lapangan, banyak yang kelihatan tidak memahami biaya pendidikan. Banyak yang menyampaikan sekolah gratis tapi biaya sekolah banyak sekali, seperti tas, buku, sepatu, seragam," ujarnya.

Ditegaskan Jokowi, program KJP sangat bisa diterapkan di tingkat nasional. Permasalahannya hanya tinggal mau atau tidak mau saja. Terlebih, Jakarta sudah menjalankan terlebih dahulu dan bisa dijadikan percontohan.
"Sistem di kota, provinsi, atau nasional sama saja, hanya kita mau atau tidak mau saja. Artinya ada manajemen sistem nasional yang mendengar keinginan dari anak-anak yang tidak mampu," ucapnya.

Sementara itu, pada kesempatan kali ini Jokowi juga ingin memastikan bahwa distribusi KJP berjalan dengan lancar. Sebab, penyalurannya sempat tertunda lantaran molornya pengesahan APBD.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun menambahkan, data sementara ada sebanyak 620 ribu siswa yang telah terverifikasi berhak mendapatkan KJP. Pihaknya terus melakukan pendataan sebab masih ada siswa yang mendaftarkan diri. Anggaran yang dibutuhkan untuk KJP tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.

 "Kalau tidak terpenuhi di anggaran sekarang, kita akan ajukan di APBD Perubahan," ucapnya.

Pihaknya, tambah Lasro, mengingatkan kepada masyarakat bahwa KJP hanya diperuntukan bagi yang membutuhkan. Ia pun mengatakan, selama ini KJP tidak salah sasaran, walaupun masih terdapat beberapa kekeliruan, namun masih dianggap wajar.

"Selama kita evaluasi tidak terlalu signifikan, kalau ada satu sampai dua itu wajar," tandasnya.