Jokowi, Andaikan Menang Pilpres 2014. Ahok Otomatis jadi Gubernur DKI Jakarta?
If Jokowi Win 2014 Presidential Election, Ahok will Replace His Boss Position?
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Setelah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo maju sebagai calon presiden di Pemilu 2014 dan apabila menang dalam Pilpres maka otomatis wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama akan naik posisinya menjadi gubernur.
Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, M Sanusi mengatakan, jika Jokowi terpilih menjadi Presiden maka otomatis Basuki yang akan menjadi gubernur. Kendati Basuki berasal dari Partai Gerindra, pihaknya tetap meminta agar calon yang diusulkan untuk menempati posisi wakil gubernur juga dari Gerindra.
Bahkan, dia mengancam jika ada dua nama calon wakil gubernur diusulkan dan keduanya berasal dari PDIP, maka pihaknya tidak akan menandatangani kesepakatan tersebut.
"Bila misalnya dua nama calon wakil gubenur, lalu dua-duanya dari PDI Perjuangan, kita (Gerindra) tidak mau tanda tangan, harus ada satu calon dari Gerindra,” kata Sanusi, Sabtu (15/3).
Menurut Sanusi, Gerindra juga berperan dalam mengusung pasangan Jokowi-Basuki di ajang Pilgub DKI 2012 lalu, sehingga, wakil gubernur tidak harus berasal dari PDIP saja. Karena Gerindra juga punya hak yang sama, walaupun Jokowi berasal dari PDIP.
“Jadi wagub bukan harus dari PDIP saja, Gerindra tetap punya hak mencalonkan, karena di 2012, PDIP tidak bisa mengajukan calon sendiri, dan Gerindra juga tidak bisa mencalonkan sendiri. Artinya biarlah nanti yang menentukan DPRD DKI Jakarta, itu pun anggota DPRD yang lama (2009-2014) bukan anggota DPRD yang baru nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sah-sah saja bila Wagub DKI yang akan menemaninya berasal dari Gerindra. Namun, dirinya mengingatkan bila secara etika moral itu tidak bisa dibenarkan.
“Saya tidak tahu (siapa wagub) tergantung PDIP. Kalau Mbak Rieke sudah siap? Kalo Teten Masduki gimana? Rieke dulu calon gubernur, Teten calon wakil gubernur. Nanti saya sama Rieke, kalian semua curiga melulu gue rapat berdua, repot juga kita,” ucapnya.
Sedangkan anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta, Wiliam Yani mengatakan, keputusan untuk memilih pendamping Basuki berada di partainya. Namun, jika Partai Gerinda mengusulkan nama dari partainya tidak masalah.
"Semua keputusan ada di partai pengusung, yakni PDIP. Tapi jika meminta tidak masalah, agar kadernya dimasukkan. Cuma sekali lagi keputusan hanya dari PDIP," kata Wiliam, seperti dilansir beritajakarta.com.
Diakui Wiliam, secara resmi nama-nama pengganti Jokowi untuk mendampingi Basuki belum ada. Namun, ada beberapa nama yang sering menjadi pembahasan dalam rapat, seperti Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Syahrial, anggota DPRD Adang Ruchyatna, Wakil Ketua DPRD DKI Boy Sadikin, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Jakarta (B2B) - Jakarta Governor Joko Widodo (Jokowi) has officially declared himself as a presidential candidate from Indonesia Democratic Party of Struggle (PDIP) for the 2014 presidential election. If Jokowi won, Vice Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama will automatically step up to governor position.
This makes the discourse of vice governor candidate continues to rise. In fact, Gerindra Party wish the candidate proposed by them would fill in the position.
Head of Gerindra Fraction in Jakarta Council (DPRD), M Sanusi, said that although Basuki derived from Gerindra, Gerindra still requests to have candidate nominated for vice governor position that comes from his party. In fact, he threatens that if from two candidates nominated and both were from PDIP, Gerindra will not sign the agreement.
“If, for instance, there were two vice governor candidates and both of them are from PDIP, we (Gerindra) will not sign it (the agreement). There must be one candidate from Gerindra,” he asserted, Saturday (3/15).
According to Sanusi, Gerindra also have a role in promoting Jokowi-Basuki in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election. Thus, vice Jakarta governor does not necessarily comes from PDIP, since Gerindra also has the same right even though Jokowi is from PDIP.
“So, vice governor does not necessarily comes from PDIP. Gerindra still has the right to propose a candidate because in 2012 PDIP could not propose their candidate themselves and so did Gerindra. This means, let DPRD determines it (the decision of which official to fill in vice governor position). And, the ones to determine it are the new DPRD members, not the old ones (2009-2014),” he uttered.
Meanwhile, Vice Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama stated that it is fine if the candidate that will accompany him is from Gerindra. However, he reminded that in terms of moral ethics, such a thing cannot be justified.
“I don’t know (who vice governor candidate is), it depends on PDIP. If Rieke (Rieke Diah Pitaloka, politician from PDIP), is she ready? How about Teten Masduki? Rieke was a candidate for (West Java) governor, Teten was a candidate for (West Java) vice governor. If I was accompanied by Rieke, you all could suspect us meeting in four eyes. It will be a trouble then,” he expressed.
Meanwhile, William Yani, member of PDIP, said the decision to choose a companion for Basuki is in his party’s hands. If Gerinda proposed a candidate from his party, it is not a problem.
“All decisions are in the bearer party, which is PDIP. But if Gerinda requested for his cadre to be included, it is not a problem. But once again, the decision only comes from PDIP,” he stressed.
Yani admitted that officially the names to accompany Basuki have not existed yet. However, some names are often being discussed in the meetings, such as Head of PDIP Fraction in DPRD Syahrial, DPRD member Adang Ruchyatna, Vice DPRD Chairman Boy Sadikin, People’s Representative Council (DPR) member Rieke Diah Pitaloka, and Surabaya Mayor Tri Rismaharini.
