BBM Subsidi, Pemerintah Minta Tambahan Kuota di APBN-P 2013

Gov`t Ask for Additional Subsidized Fuel in 2013 Revise State Budget

Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi


BBM Subsidi, Pemerintah Minta Tambahan Kuota di APBN-P 2013
Foto: liputan6.com

 

Jakarta (B2B) - Pemerintah akan meminta penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan kuota BBM subsidi yang sebanyak 46,01 juta kiloliter tidak akan mencukupi kebutuhan sepanjang tahun ini. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah berdampak pada peningkatan kebutuhan BBM.

“Nanti di APBN Perubahan akan ada tambahan kuota [BBM bersubsidi] untuk setahun ini, itu untuk solar dan premium. Pada 2012 kan kuota BBM subsidi sebanyak 45,27 juta kiloliter, sementara kuota 2013 hanya 46,01 juta kiloliter. Jadi itu tambahan tidak sampai 1 juta kiloliter, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%,” katanya di Jakarta hari ini, Rabu (24/4/2013).

Jero memproyeksikan pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi akan lebih tinggi sekitar 9% dari realisasi konsumsi pada 2012 yang sebesar 45,07. Dengan demikian, tambahan kuota BBM subsidi yang akan diajukan sebanyak 4,05 juta kiloliter untuk menambah kuota 2013 yang sebanyak 46,01 juta kiloliter.

Menurutnya, beban subsidi akibat penambahan kuota tersebut tidak akan terlalu membebani keuangan negara, karena di sisi yang lain pemerintah juga mengurangi subsidi dengan menerapkan dua harga untuk BBM subsidi.

“Nanti kan ada penyesuaian harga dengan pemberlakuan dua harga, makanya menjadi logis kalau penyesuaian harga itu dilakukan karena kuota BBM subsidi ditambah,” ungkapnya.

 

 

Jakarta (B2B) - Government would ask the Parliament for additional subsidized fuel quota for benzene (premium) and diesel fuel in the 2013 revised state budget to meet domestic needs.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Jero Wacik said  46.01 million kiloliters fuel subsidy quota will not be sufficient since the high economic growth and increasing number of middle-class people have increased fuel demands.

"Later on there will be additional quota [of subsidized fuel] on revised state budget for this year for diesel fuel and premium. In 2012, the subsidized fuel quota was 45.27 million kiloliters, while the quota in 2013 was only 46.01 million kiloliters. The additional quota was less than 1 million kiloliters, while the economy grew 6.5%,” he said in Jakarta, Wednesday (4/24).

Jero projected the subsidized fuel consumption would be about 9% higher than the actual consumption in 2012 which reached 45.07 million kiloliters. Thus, the ministry proposed 4.05 million kiloliters additional quota for 2013 quota as much as 46.01 million kiloliters.

According to him, the subsidy due to quota increase will not overly burden the state, since on the other hand the government also reduced the subsidy by applying dual price policy for subsidized fuel.

“There will be price adjustment by applying dual price policy, so it would be acceptable if the price adjustment was made following additional subsidized fuel quota,” he continued.