Jakarta (B2B) - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Anas Urbaningrum digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Penggugat adalah Sekretaris Penanggulangan Teror Partai Demokrat, Andy Soebjakto Molonggano, yang menilai kedua petinggi Partai Demokrat telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Andy mengatakan tindakan Anas yang berhenti dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat telah menyalahi aturan partai. Karena, kata Andy, dalam AD/ART Partai Demokrat dinyatakan seseorang hanya boleh mengundurkan diri dari jabatan apabila bila pindah partai politik ataupun meninggal dunia.

"Apa yang dilakukan (mantan) ketua umum yang menyatakan berhenti, kami anggap menyalahi konstitusi partai. Karena itu, kami menggugat supaya ada kepastian hukum," kata Andy di PN Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Gugatan hukum kepada SBY ditujukan pada hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menempatkan SBY sebagai pengganti Anas, kata Andy, dinyatakan cacat hukum. Pasalnya, pemilihan dan penetapan pengganti Anas hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan terkait perkara tersebut.

"Kami meminta Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan pergantian kepengurusan sampai ada keputusan tetap dari pengadilan," ujar Andy.

Menurutnya, gugatan hukum tersebut telah didaftarkan sebelum dilangsungkannya KLB Demokrat di Bali. Hari ini rencananya akan digelar sidang perdana kasus yang bernomor perkara 126 tersebut.